NewsBalikpapan –
Pemerintah meningkatkan cakupan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 6 juta penerima seluruh Indonesia pada 2016 ini. Total kepersertaanya penerima bantuan social ini meningkat drastis dari sebelumnya mencapai 3,5 juta penerima seluruh Indonesia.
“Presiden Jokowi meminta agar penerima program ini ditingkatkan pada 2016 ini,” kata Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa di Balikpapan, Kamis (24/3).
Bantuan social Keluarga Harapan diprioritaskan bagi warga kurang mampu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui hingga sarana belajar siswa SD hingga SMA. Penerima program keluarga harapan menerima 4 kali proses pencairannya dalam kurun waktu setahun berkisar Rp 450 ribu hingga Rp 1 juta.
“Bagi ibu hamil dan menyusui menerima dana PKH Rp 1,2 juta dalam setahun,” papar Khofifah.
Khofifah mengatakan pemerintah nantinya akan memprioritaskan tambahan penerima program PKH khususnya untuk wilayah Indonesia timur. Sebanyak 15 persen dari total tambahan 2,5 juta penerima PKH nantinya adalah warga kurang mampu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
“Tambahan penerima program PKH nantinya untuk warga Indonesia timur,” paparnya.
Khofifah mencontohkan penerima program PKH Kalimantan Timur hanya sebanyak 20.871 KK alokasi anggaran Rp 44,2 miliar tahun 2016 lalu. Menurutnya jumlah penerima PHK wilayah ini relative kecil dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
“Sehingga pemerintah akan meningkatkan agar pemenuhan gizi ibu hamil dan anak pelajar bisa terkawal,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah memastikan percepatan proses pencairan PKH yang bisa dilakukan pada bulan Maret ini. Semestinya pencairan tahap pertama PKH bisa dilakukan pada bulan Juni mendatang.
“Bulan Maret ini akan cair dana PKH sebesar Rp 3,15 triliun untuk 3,5 juta penerima PKH Indonesia,” ungkapnya.
Presiden Joko Widodo membagikan langsung penerima kartu PKH, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat pada 377 warga kurang mampu Balikpapan. Presiden meminta warga memanfaatkan secara bijak penggunaan dana bantuan social PKH ini untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Jangan dipakai untuk beli pulsa, beli rokok. Kalau ketahuan akan kami cabut kartunya,” ungkapnya.
