NewsBalikpapan –
DPRD Balikpapan Kalimantan Timur menolak mengalokasikan anggaran pembangunan jembatan menghubungkan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua kota bertetangga ini memang dipisahkan laut Teluk Balikpapan yang membentang sepanjang sekitar 5 kilometer jauhnya.
“Pembangunan jembatan itu bukan prioritas pembangunan Balikpapan, namun keinginan Penajam. Kami tidak sembrono dalam alokasi dananya,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan, Abdullah, Kamis (3/7).
Kabupaten Penajam memang paling bersemangat merealisasikan rencana pembangunan jembatan ini yang ditafsir menelan dana hingga Rp 5 triliun. Lantaran itu, mereka mengusulkan pembentukan konsorsium melibatkan Penajam, Balikpapan, Kaltim dan PT Waskita Karya dimana masing masing menyetor dana berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Kabupaten Penajam berharap keberadaan jembatan mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomiannya terimbas positif keberadaan Balikpapan. Kabupaten pemekaran ini berharap menjadi kota satelit Balikpapan yangg menjadi kota utama di Kalimantan.
Abdullah mengatakan harus ada evaluasi ulang soal kemampuan keuangan Balikpapan dalam pembangunan jembatan ini. Konsorsium ini memang mewajibkan Balikpapan menyetor dana mencapai Rp 500 miliar.
Selain itu, Abdullah mengungkapkan Balikpapan punya pengalaman buruk soal kerjasama konsorsium yang berakhir dengan kasus pidana. Mencoba konsorsium bersama Kutai Timur, Paser, Bontang dalam proyek Kapal Ferry Cepat, Balikpapan malah menderita kerugian hingga Rp 8 miliar.
“Kami punya pengalaman konsorsium kapal feri cepat yang jadi masalah,” paparnya.
Disamping itu, Balikpapan memiliki program prioritas yang harus diutamakan ketimbang pembangunan jembatan. Salah satunya pembangunan coastalroad yang merupakan program utama, karena sudah direncanakan sejak lama.
“Coastalroad itu program murni Balikpapan, jadi mana program yang dahulu, itu yang akan dituntaskan dulu,” bebernya.
