Tanjung Redeb –

Proyek Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi senilai Rp 4,6 miliar gagal menghasilkan energy listrik sesuai kebutuhan warga Pulau Maratua Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral memang membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang diproyeksikan mampu menghaslkan 15 ribu KW.

“Pembangkit tenaga angin tidak berfungsi sejak dibangun di sini,” kata Camat Maratua, Kudarat, Minggu (5/2).

Tanjung Redeb –

Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur membangun empat bandar udara jelang penyelenggaraan even Sail Derawan pada 2013 mendatang. Pembangunan bandara untuk antisipasi lonjakan wisatawan domestic dan mancanegara di Berau.

“Kami akan membangun empat bandara nanti,” kata Bupati Berau, Makmur Hapka, Senin (6/2).

Balikpapan –

DPRD Provinsi Kaltim setuju dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di wilayah Kaltim yang bekerjasama dengan pihak swasta. Namun hal itu harus dilakukan kajian menyeluruh.

Pasalnya kebutuhan PLTN diperlukan  guna menopang kebutuhan industry dan rumah tangga. "Memang sudah perlu energi nuklir untuk mendukung pembangunan tetapi bukan untuk persenjataan," kata Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP usai menghadiri HUT Kota ke 115 di lapangan Merdeka, Jumat (10/2).

Balikpapan -

DPRD Kota Balikpapan mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar jangan sampai menilbulkan keresahan ditengah masyarakat dan kerusakan lingkungan terkait rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di wilayah Kaltim. Karena itu DPRD Kota Balikpapan meminta Pemprov Kaltim melakukan kajian lebih mendalam sebelum dilakukan pembangunan PLTN.

“Apakah masyarakat mau menerima hal-hal seperti ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan. Setelah dianalisis secara mendalam, dan sesuai asas kepatutan serta jelas dasar hukum kita akan dukung,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) usai Upacara HUT Kota Balikpapan ke 115 dilapangan Merdeka, Jumat (10/2) pagi.

Balikpapan –

Menteri Kehutanan, Zulklifi Hasan menyatakan sistim verifikas dan legalitas kayu (SVLK) akan mampu mengurangi praktek pembalakan kayu Kalimantan. Kayu secara gampang teridentifikasi asal usulnya sehingga bisa dipastikan legalitas sumbernya.

“Bila kemudian China mengekspor kayu jenis di Kalimantan akan langsung ketahuan (palsu),” katanya usai melakukan tinjauan bersama Menteri Kerjasama Internasional Inggris, Andrew Mitchell di Balikpapan, Selasa (14/2). 

Balikpapan –

Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan optimis pembangunan proyek jalan tol senilai Rp 6,2 triliun mampu dituntaskan pada pertengahan 2012 ini. Mega proyek ini sempat terganjal proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun taman hutan rakyat Bukit Soeharto dari Kementerian Kehutanan.

“Sudah ada green light dari Menteri Kehutanan,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat ditemui di Balikpapan, Selasa (14/2).

Balikpapan –

Pemerintah Provinsi Kaltim mengaku akan mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim Amirullah mengakui hal itu memeng memberi peran bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketercukupan BBM bersubsidi. “Namun, kalau memungkinkan kami akan membuat Perda yang mengatur pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi,” ujarnya.

Balikpapan –

Tiga daerah dari 14 kota dan kabupaten di Kaltim belum melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) tahun 2011. Tiga daerah yang belum melaporkan itu diantaranya Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Tanah Tidung.

Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Liliana alam rapat kerja komisi Gabungan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal, di aula Pemkot Balikpapan, Rabu (22/2).

Balikpapan -

Di tahun 2012 Kota Balikpapan hanya mendapat bantuan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi melalui APBD Kaltim tahun 2012 hanya sebesar Rp119 miliar dari total APBD Kaltim yang mencapai Rp5 triliun lebih. Jumlah tersebut dinilai cukup kecil jika harus membiayai kegiatan atau pembangunan di Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan II wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser dan Kabupaten Paser Utara, menilai tidak masksimalnya bantuan kucuran dana dari provinsi dikarenakan lemahnya komunikasi. Bahkan permintaan bantuan tersebut, hanya diberikan melalui surat tembusan.