Balikpapan –

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan daerah daerah berlomba lomba menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara. Pertumbuhan industry batu bara skala kecil tersebut tidak diiringi pembentukan Inspetur Tambang yang bertugas menindak praktek pertambangan liar.

“Faktanya banyak daerah yang belum punya Inspektur Tambang,” kata Direktur Pertambangan Kementerian ESDM, Eddy Prasojo saat seminar diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan, Sabtu (25/2).

Balikpapan –

Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan tidak mengetahui besaran jumlah dana reklamasi di Kaltim. Padahal dana reklamsi tambang itu wajib disetorkan sebelum dilakukan penambangan. Karena itu Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menuntut transparansi dana jaminan reklamasi tambang.

“ Ya memang , ini sedang kita mencari tahu dana reklamasi itu dikatakan oleh pusat  tidak ada di kas negara sementara  info kita tahu masuk rekening  pemerintah dalam hal ini ESDM.  Bagi kami yg penting ada transparansi,” ungkap Awang usai seminar Tambang Selasa (6/3).

Balikpapan –

Gubernur Kalimantan Timur meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam penindakan perusahaan pertambangan yang melanggar ketentuan. Dalam permasalahan pertambangan di daerah, posisi gubernur hanya sebagai penonton pengurusan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Karena gubernur tidak bisa berbuat apa apa dengan kondisi pertambangan di Kaltim,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak saat di Balikpapan, Selasa (6/3).

Balikpapan –

Sebanyak lima ribu warga sudah bertekat melayangkan gugatan class action pada Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur atas maraknya praktek pertambangan batu bara. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) membantu menyiapkan materi gugatan yang pada pekan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

“Materi gugatan sudah siap sehingga diharapkan pekan ini sudah didaftarkan,” kata Direktur Jatam Kalimantan Timur, Kahar Al’Bahri, Rabu (7/3).

Balikpapan –

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalimantan Timur menyatakan terdapat ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang terancam hangus atau dibatalkan. Hingga kini terdapat sebanyak 724 izin bermasalah yang belum beres disebabkan tumpang tindih dengan bukan peruntukannya.

“Karena batas terakhir tahun ini harus beres, kalau tidak tuntas akan dibatalkan,” kata Kepala Distamben Kalimantan Timur, Amrullah, Rabu (7/3).

Penajam –

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) akan menerapkan system informasi managemen kepegawaian (Simpeg) online. Karenanya Pemkab PPU pun menggelar sosialisasi dan pelatihan pelayanan Simpeg online tersebut, Rabu (7/3).

Pelatihan tersebut dikuti 28 perwakilan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk kecamatan yang berjumlah 85 perserta. Dalam pelatihan tersebut perserta dibekali bagaimana menjadi operator website. 

Balikpapan –

Komisi III DPRD Provinsi Kaltim menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan keuangan dari Provinsi Kaltim untuk membiayai tiga proyek besar yang merupakan skala prioritas dan kini tengah dikerjakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Tiga proyek yang menjadi perioritas bagi Pemkot Balikpapan agar dibantu Provinsi Kaltim yakni kelanjutan pembangunan stadion Balikpapan, pembangunan RSUD Balikpapan yang baru dimulai 2012 ini dan pembangunan jembatan Kampung Baru Ulu-Kariangau yang juga baru dipersiapkan tahun 2012 ini.

Balikpapan –

Komando Daerah Militer VI Mulawarman akan melaksanakan serah terima jabatan Panglima Kodam dari pimpinan lama, Mayor Jenderal Tan Aspan pada Mayor Jenderal Subekti, Selasa (20/3). Ini menjadi agenda resmi pengukuhan kepemimpinan Mayor Jenderal Subekti yang telah dilantik Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Markas Besar TNI.

“Agenda serah terima jabatan Panglima Kodam Mulawarman,” kata Kepala Seksi Penerangan Umum Kodam Mulawarman, Mayor Answari Jadi, Senin (19/3).

Balikpapan –

Komando Daerah Militer VI Mulawarman yakin adanya praktek penyalahgunaan konsumsi BBM subsidi oleh kapal kapal asing diperbatasan Indonesia – Malaysia. Disparitas harga BBM subsidi dengan industry yang cukup tinggi membuat praktek illegal ini menjamur.

“Saya yakin banyak konsumsi BBM subsidi dilakukan kapal kapal asing di wilayah perbatasan,” kata Panglima Kodam Mulawarman, Mayor Jenderal Subekti usai serah terima jabatan Kodam Mulawarman, Selasa (20/3).