Balikpapan –

Puluhan karyawan perusahaan tambang batubara PT Darma Henwa Tbk dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dari Camp Pelangi, Bengalon Site Project dirawat di tiga rumah sakit berbeda di Sangatta, Kutai Timur, sejak Selasa (20/3).

Para karyawan ini diduga keracunan makanan dari makan malam Senin (19/3) lalu. Bengalon Site terletak 250 km utara Balikpapan, atau lebih kurang 50 km utara Sangatta, Kutai Timur.

Balikpapan –

Ketua Kosgoro Kaltim Mukmin Faisyal HP, pesimistis target Kaltim bebas narkoba 2015 mendatang akan terwujud. Pasalnya kondisi alam di Kaltim, termasuk luasana pantai, diperikiran bisa menjadi sarana bebasnya   mereka (pelaku narkoba) melakukan kejahatan narkoba di Kaltim.

“Saya menilai sangat sulit untuk membasminya. Tekad 2015 bebas narkoba saya sangat mengkhawatirkan. Saat saya bertugas ke Thailand dan Malaysia,narkoba diseludupkan melalui perahu-perahu nelayan. Diatasnya ikan dibawahnya narkoba jadi memang perlu kecermatan,” kata Mukmin yang juga ketua DPD Golkar Kaltim, Minggu (25/3).

Balikpapan –

Komando Daerah Militer VI Mulawarman pembentukan batalyon kavaleri tank Leopard di Bulungan Kalimantan Timur segera teralisasi pada Oktober ini. Pembentukan batalyon tank Leopard tersebut dalam rangka pengamanan kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Oktober nanti batalyon tank Leopard sudah terbentuk, minimal 1 kompi terdiri 22 tank,” kata Panglima Kodam Mulawarman, Mayor Jenderal Subekti usai kunjungan ke Kantor DPRD Balikpapan, Senin (26/3).

Balikpapan –

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan keengganannya mencampuri proses penangkapan 100 ton solar diduga illegal sudah dilakukan Badan Intelejen Strategis (BAIS) di Long Bangun Kutai Barat. Pengungkapan kasusnya tanpa melibatkan polisi serta hingga kini kasusnya juga belum dilimpahkan penyidik berwenang.

“Itu tanggung jawab mereka, kalau ada kesalahan jadi urusan mereka. Polisi tidak mau disalahkan dalam kesalahan kemungkinan sudah terjadi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Wisnu Sutirta, Senin (26/3).

Balikpapan –

Pemerintah Provinsi Kaltim harus mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian kehutanan (Kemenhut) soal ijin pembangunan jalan di lahan Tahura Bukit Soeharto. Dimana dalam keputusan Kemenhut agar dilakukan pembangunan jalan melewati sisi luar Tahura sebaiknya dijalankan.

“Memang itu akan memperpanjang. Namanya pengamanan hutan dan sebagainya, tentu kita tidak bersikeras pada konsep yang ada pada kita. Tapi juga masalah masalah hukum dan kehutan ini kita berkewajiban untuk merespon secara positif ,” kata Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal HP usai membuka acara Kosgoro di Hotel News Benakutai, Minggu (25/3).

Balikpapan –

Personil TNI Kodam VI Mulawarman hingga kini belum dilibatkan dalam membantu pengamanan aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM diwilayah Kaltim. Namun secara Formal pembicaraan soal itu telah dilakukan Pangdam dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek akhir pecan lalu.

Panglima Kodam VI Mulawarman mengatakan hingga kini TNI masih menunggu permintaan dari pemerintah. “Belum ada permintaan dari Gubernur,  tetapi kalau diminta maka kami siap membantu Polri,” ujar Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subekti.

Balikpapan –

Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memanggil Bupati Penajam Paser Utara, Andi Harapap sehubungan tumpang tindih izin tambang batu bara. Penyidik hendak memeriksa keterangan sebagai saksi menyusul izin sudah dikantongi dari presiden.

“Hari pemeriksaan Bupati Penajam sesuai panggilan pemeriksaan polisi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur, Komisaris Besar Wisnu Sutirta, Kamis (5/4).

Balikpapan –

Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti menyebutkan bahwa Ekspedisi Khatulistiwa adalah kesempatan besar bagi Kalimantan Timur untuk mempromosikan wisata alamnya.

“Kalimantan Timur ini memiliki banyak sekali daerah tujuan wisata berkelas internasional, tinggal diurus dan ditata dengan baik dan benar,” kata Panglima Subekti.

Jakarta -

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang diusulkan Komisi II DPR. Dalam RUU tersebut Baleg meloloskan 19 daerah yang akan dimekarkan.

“RUU ini nanti akan dibahas pada paripurna 11 April mendatang,” kata anggota Baleg Nurul Arifin, Jumat 6 April 2012.