Balikpapan –
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) menyerahkan laporan tertulis atau kertas posisi mengenai aktivitas tambang yang dimiliki ataupun didanai perusahaan-perusahaan asal Inggris kepada Menteri Pembangunan Internasional (Department For International Development, DFID) Kerajaan Inggris Andrew Mitchell.
“Kami harap isi laporan ini bisa menjadi masukan bagi beliau untuk mengambil kebijakan seperti yang sudah dilakukannya untuk hutan dan emisi karbon,” kata Merah Johansyah, aktivis Jatam yang menyerahkan laporan tersebut di Hotel Gran Senyiur, Rabu 15/2.
Balikpapan –
DPD Kaltim Partai Demokrat Kaltim membekukan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kutai Kertanegara sekaligus memecat dua kadernya Adji Dendi dan Windy Imelda yang duduk sebagi anggota DPRD Kukar dan DPRD Kaltim.
Windy merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kukar sedangkan Adji Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim. Surat pemecatan sudah dikeluarkan nomor :2/DPD-PD/Kaltim/2012 ditujukan kepada Imelda S.kom dan SK nomor : 3/DPD-PD/Kaltim/2012 ditujukan kepada Adji Dendi SH tertanggal 15 Februari 2012.
Balikpapan -
Sebagai operator Pertamina menyatakan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersudsidi agar tetap sasaran bukan hanya menjadi tanggungjawab Pertamina. Namun menjadi tanggungjawab semua stalkholder.
"Ada banyak stakeholders seperti Pemerintah Pusat, Pemda, BPH Migas, dan Pertamina,” kata General Manager Pertamina Unit Pemasaran (UPms) Regional VI Kalimantan Gigih Wahyu Irianto, saat diskusi Rabu (15/2).
Balikpapan –
Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan optimis pembangunan proyek jalan tol senilai Rp 6,2 triliun mampu dituntaskan pada pertengahan 2012 ini. Mega proyek ini sempat terganjal proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan lindung maupun taman hutan rakyat Bukit Soeharto dari Kementerian Kehutanan.
“Sudah ada green light dari Menteri Kehutanan,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak saat ditemui di Balikpapan, Selasa (14/2).
Balikpapan –
Menteri Kehutanan, Zulklifi Hasan menyatakan sistim verifikas dan legalitas kayu (SVLK) akan mampu mengurangi praktek pembalakan kayu Kalimantan. Kayu secara gampang teridentifikasi asal usulnya sehingga bisa dipastikan legalitas sumbernya.
“Bila kemudian China mengekspor kayu jenis di Kalimantan akan langsung ketahuan (palsu),” katanya usai melakukan tinjauan bersama Menteri Kerjasama Internasional Inggris, Andrew Mitchell di Balikpapan, Selasa (14/2).