NewsBalikpapan –
Sebanyak 80 persen terumbu karang perairan laut Kepulauan Balang Balangan dipastikan rusak akibat illegal fishing nelayan. Kerusakan terumbu karang disebabkan teknik dan tata cara penangkapan ikan yang menggunakan racun maupun bom.
“Sekitar 80 persen terumbu karang di Kepulauan Balang Balangan sudah rusak,” kata Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan, Kolonel (Laut) Ariantyo C, Sabtu (27/12/2014).
Pasukan TNI AL, kata Ariantyo baru saja menggelar latihan penyelaman di perairan Kepulauan Balang Balangan. Mereka ini mendapati kerusakan terumbu karang yang berkelanjutan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
Padahal kepulauan ini, lanjut Ariantyo menyimpan potensi wisata laut yang tidak kalah indah dibandingkan Kepulauan Derawan Kabupaten Berau. Kepulauan Derawan memiliki terumbu karang nomor dua terindah dibawah potensi dimiliki Raja Ampat Papua.
Ariantyo mengatakan rusaknya terumbu karang Kepulauan Balang Balangan disebabkan minimnya perhatian dari pemerintah daerah setempat. Hal tersebut juga disebabkan wilayahnya yang dianggap masih status quo akibat sengketa antara Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim) dengan Kabupaten Mamuju (Sulbar).
“Masih status quo menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal wilayah Kepulauan Balang Balangan,” paparnya.
Permasalahan administrasi wilayah ini menyebabkan pengelolaan potensi lautnya menjadi terbengkelai. Masing masing pemerintah daerah menjadi abai dalam mengawasi pengelolaan potensi laut Kepulauan Balang Balangan.
“Tidak ada yang mengawasi sehingga nelayan nelayan menangkap ikan dengan cara tidak semestinya,” tuturnya.
Kepulauan Balang Balangan terletak di perairan Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kepulauan Balang Balangan masih menjadi sengketa antara Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim) dengan Kabupaten Mamuju (Sulbar).
Kepulauan Balang Balangan terdiri puluhan pulau pulau kecil yang kaya potensi ikannya. Hanya Pulau Salisinga yang dihuni setidaknya 100 orang kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan.
Kepulauan Balang Balangan tidak pernah menikmati pembangunan fasilitas umum bagi warganya. Hanya ada kantor kecamatan dan bangunan sekolah dasar yang tidak ada pegawai maupun staf pengajarnya.
