Pekerja Konstruksi Indonesia Minim Sertifikasi

NewsBalikpapan –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat menyatakan pekerja jasa konstruksi Indonesia minim sertifikasi dibidangnya. Tercatat kurang 7 persen persen pekerja jasa konstruksi Indonesia sebanyak 7,3 juta tenaga kerja yang sudah mengantongi sertifikasi kontruksi.

“Sertifikasi pekerja kontruksi Indonesia dibawah 7 persen,” kata  Kasubdit Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cakra Nagara  di Balikpapan, Jumat (23/10).

Cakra mengatakan minimnya sertifikasi jasa kontruksi menyedihkan mengingat tingginya proyek pembangunan di Indonesia. Menurutnya hal tersebut harus segera diatasi menyusul liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang membutuhkan sertifikasi dan sinergi.

“Ini membuat pertumbuhan pasa jasa kontruksi kurang mampu menyerap pekerja konstruksi dalam negeri,” paparnya.

Pertumbuhan jasa kontruksi ini, kata Cakra akhirnya menjadi keuntungan bagi pekerja jasa kontruksi luar negeri yang sudah mengantongi sertifikasi. Menurutnya hanya sebagian kecil pertumbuhan kontruksi dalam negeri yang akhirnya mampu dipenuhi tenaga kerja dalam negeri.

Menurut Cakra kondisi sangat berbanding terbalik dengan Undang Undang Jasa Konstruksi yang sudah disahkan 15 tahun silam. Menurutnya pembangunan infrastruktur di Indonesia tentu harus didukung dengan Kesiapan Jasa Konstruksi Nasional agar mandiri, berdaulat dan berdaya saing.

Ada sembilan kelompok mitra kerja strategis untuk melaksanakan pembinaan SDM konstruksi, yaitu Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemprov, Kabupaten/Kota, LPJK, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Pelatihan/Sertifikasi.

Tanpa adanya sinergi antara para pelaku dan stakeholder permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat, termasuk dukungan penuh dari dunia pendidikan, SMK, Politeknik, dan Universitas dalam peningkatan kompetensi SDM konstruksi Indonesia baik level ahli maupun terampil.

Forum Mitra Kerja Jasa Konstruksi dan Sinkronisasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan ini diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin dalam rangka pemetaan awal untuk menangkap peluang-peluang dan kebutuhan kerjasama kemitraan, antar stakeholder. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan peningkatan peran aktif dari para stakeholder jasa konstruksi.