Pihaknya akan melakukan evaluasi saol belum terserapnya anggaran APBD secara maksimal. dewan katanya akan mencari tahu penyebabnya apakah disebabkan kurangnya perencanaan anggaran di SKPD atau ada sebab lain.
“Kalau kami lihat beberapa tahun ini, aspek perencanaan di SKPD sebagai leading sektronya harus dievaluasi secara menyeluruh. Saya tidak bicara lemah tapi memang perlu dilakukan terobosan-terobosan, kreatifitas dari SKPD dan fokus terhadap program yang dilaksanakan,” ujarnya.
Pasalnya, Pemda memiliki arahan dalam UU 25 tentang system perencanaan pembangunan yakni penggunaan alokai anggaran selain aspek efisiensi juga harus aspek aspiratif.
“Kalau memang di SKPD ada anggaran yang tidak bisa diekskusi ya jangan dianggarkan. Menurut kami digunakan ke hal-hal lain yang jelas program. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan detail komprehensif,” terangnya.
Menurutnya, idealnya penyerapan anggaran dapat dicapai antara 90 hingga 95 persen. Dengan masih dibawah angka ideal, dikhawatirkan pencapaian opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) pada 2011 akan sulit tercapai.
“Jelas sekali, karena hasil audit akan melihat kesana. BPK salah satu pertimbangan penting untuk predikat WTP adalah soal penyerapan anggaran,” katanya.
Sorotan lain yang disampaikan DPRD kepada pemkot juga tertuju pada soal PAD, revitalisasi pertanian, perikanan dan tambak yang belum tergali secara optimal. “ Termasuk revitalisasi rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun belum tergali secara maksimal,” katanya.
Diketahui pada APBD 2011 lalu, besaran APBD Rp1,8 trilyun namun anggaran terserap hanya sebesar 84 persen. Belum tercapainya kegiatan pembangunan itu menurut Walikota Rizal Effendi disebabkan beberapa hal.
Diantaranya proses pengadaan mengalami gagal lelang sehingga waktu efektif pelaksanaan mengalami penundaan, perubahan re desain, perubahan harga satuan, kendala pembebasan lahan dan mepetnya waktu pengesahan APBD P pada Nopember 2011 lalu.
