Balikpapan –
Besok, rencananya sejumlah wartawan nasional dan lokal, baik cetak maupun elektronik akan melakukan aksi solidaritas dalam memperingati hari buruh nasional yang jatuh 1 Mei. Aksi tersebut yakni melakukan moratorium (penghentian) selama satu hari tidak melakukan aktifitas liputan
“Aksi ini bukan pembangkangan terhadap redaksi, tetapi sebagai bentuk solidaritas terhadap sesame jurnalis dilapangan maupun yang dikantor, karena wartawan kan juga buruh,” kata penggagas aksi, Amir Syarifuddin yang juga contributor Seputar Indonesia.
Balikpapan -
Produksi karet saat ini sudah mulai menuai hasilnya bagi petani karet. Dari hanya sebagai daerah pemasok, kota Balikpapan dapat menjadi salah satu daerah penghasil karet yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Tahun ini akan dilakukan kajian atau FS pendirian pabrik Karet.
“Kalau kita Balikpapan sudah dinyatakan layak didirikan pabrik karet, mungkin 2013 sudah bisa ditawarkan kepada investor karet untuk membangun pabriknya disini. Kalau ini FS ya pasti investor akan berminat,” ujar Mukhlis Anggota Komisi II bidang Ekonomi dan keuangan, hari ini.
Balikpapan –
Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Balikpapan 2011 hanya sebesar 84 persen dari APBD sebesar Rp1,8 trilyun. Penyerapan ini dianggap kurang maksimal oleh kalangan DPRD kota sehingga perlu disikapi secara serius. Akibatnya terjadi silpa anggaran sebesar Rp350 miliar.
“Hal ini berimplikasi pada roda perputaran ekonomi kota yakni seharusnya dimaksimalkan pada kebutuhan masyarakat tapi ini tersisa sehingga spek pembangunan yang seharusnya dbanyak dirasakan oleh masyarakat jadi tidak banyak yang menikmati kue pembangunan ini,” jelas anggota Komisi II Mukhlis, usai rapat Paripurna DPRD soal rekomendasi DPRD terkait LKPJ 2011,siang tadi.
Balikpapan –
Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD untuk melakukan pendataan, pencatatan asset pemkot baik bergerak maupun asset tidak bergerak khusus aset tanah.
Tanpa adanya pencatataan yang disertai dengan sertifikasi dikhawatirkan pencaplokan lahan daerah akan mudah terjadi dan bahkan bisa berulang. “Kayak lahan pemkot untuk RSUD juga demikian. Belum beres pembebasan lahannya bahkan lahan pemkot digunakan untuk tinggal. Ini harus segera dituntaskan dengan melakukan pendataan dan pembuatan sertifikat,” kata H Sappe siang tadi.