Sore Ini, Nobar Spektakuler MotoGP di Halaman Parkir Benakutai
29 April 2012
Penyerapan APBD Balikpapan 2011 Hanya 84 Persen
30 April 2012

Banyak Aset Daerah yang Dicaplok Masyarakat

Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD untuk melakukan pendataan, pencatatan asset pemkot baik bergerak maupun asset tidak bergerak khusus aset tanah. Tanpa adanya pencatataan yang disertai dengan sertifikasi dikhawatirkan pencaplokan lahan daerah akan mudah terjadi dan bahkan bisa berulang. “Kayak lahan pemkot untuk RSUD juga demikian. Belum beres pembebasan lahannya bahkan lahan pemkot digunakan untuk tinggal. Ini harus segera dituntaskan dengan melakukan pendataan dan pembuatan sertifikat,” kata H Sappe siang tadi.

Menurut Sappe, Pemkot dan Badan Pertanahan Nasional telah memiliki MoU untuk melakukan sertifikasi aset pemkot sehingga tidak ada alasan lagi untuk  tidak melakukan sertifikasi lahan.  “Jangan justru kita yang  kita lamban, harus cepat dilakukan apalagi sekarang makin bertambah penduduk dan pemukiman,” katanya mengingatkan.

Penyelesaian aset kata sappe, bagaikan benang kusut yang hampir dialami semua pemerintah daerah, termasuk Pemkot Balikpapan. Pasalnya selama ini banyak asset daerah belakangan justru di klaim masyarakat.

“Ini harus diingatkan jangan sampai lahan kita habis entah kemana rimbanya. Termasuk juga tuh lahan kita di KM 17,  itu harus cepat dilaksanakan. Sekarang saja itu sudah menimbulkan masalah kan soal lahanya. Jadi kalau sudah beres lahan KM 17 itu jangan sampai nanti dibiarkan lagi lahan itu,” tandasnya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *