Kodam Baru Bagi Ibu Kota Negara

NewsBalikpapan –

Masing masing lembaga negara mulai mengkaji pembentukan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merumuskan konsep interkoneksi transportasinya – TNI pun lantas melemparkan kajian konsep pertahanan dan keamanan (hankam).

“Idealnya harus ada satuan militer sekelas Kodam baru khusus pengamanan ibu kota,” kata Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman Mayor Jenderal Subiyanto, Kamis (26/9/2019).

Pemerintah resmi mengumumkan Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU) dan Samboja di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi ibu kota negara. Sesaat setelahnya, Kodam Mulawarman bergerak cepat pembuatan kajian isu teritorial di area seluas 2 ribu hektare.

Subiyanto menyatakan, ibu kota merupakan obyek vital nasional yang wajib memperoleh pengamanan maksimal. Ibu kota negara menjadi domisili kepala negara menjadi simbol negara.

Secara global, konsep hankam memberikan perlindungan terhadap istana negara, lembaga negara, taman negara, dan botanical garden. Apalagi terdapat permukiman aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri, dan perwakilan diplomatik negara tetangga.

Sehubungan itu, menurut Subiyanto, pengamanan inti ibu kota negara  harus satuan militer setingkat Kodam. Kodam ibu memiliki kekuatan militer diperlengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaik.

“Contohnya seperti Kodam Jaya yang melindungi keamanan ibu kota Jakarta,” paparnya.

Kodam ibu kota juga dilengkapi mobilitas personil militer hingga mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Subiyanto mencontohkan, peningkatan personil bintara pembina desa (Babinsa) sesuai kapasitas penduduk Kaltim.

Selain itu, Kodam Mulawarman pun meminta pembentukan Kodam baru pengamanan area perbatasan dengan Malaysia. Mabes TNI sudah lama merencanakan pembentukan Kodam perbatasan menyusul berdirinya Provinsi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

 “Kemungkinan juga akan ada Kodam baru di Kaltara,” tuturnya.

Kepala Penerangan Kodam Mulawarman Kolonel Dino Martino menambahkan, Mabes TNI sedang mengkaji secara rinci konsep pengamanan ibu kota. Konsep pengamanan masih dalam pembahasan sehingga belum dipublikasi.

“Masih dalam kajian Mabes TNI dan Mabesad sehingga belum bisa dibagi kepada publik,” ungkapnya.

Namun secara garis besar, Dino menyebutkan, idealnya kawasan ibu kota harus steril seluruh ancaman pihak luar. Sehingga secara otomatis, lokasi ibu kota negara wajib dilindungi penempatan alutsista tercanggih.

Sehubungan itu, TNI sedang merumuskan jenis alutsista nantinya disampaikan Kementerian Pertahanan. Sistem alutsista terbaik mengintegrasikan tiga unsur matra TNI meliputi darat, laut, dan udara.

“Jenis alutsista dan satuan yang akan ditambahkan masih di bahas, karena sistem pengamanannya terintegrasi tiga angkatan darat laut dan udara,” tutur Dino.

Di sisi lain, Kodam Mulawarman tentunya menyesuaikan jumlah personil serta kemampuan alutsista. Posisi Kodam Mulawarman menjadi pelapis pengamanan area ibu kota bersama Kodam baru terbentuk.

Sebelum pengumuman lokasi ibu kota,  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berulang kali meninjau Kaltim. Ia mengecek lokasi latihan tempur prajurit TNI di Amburawang Argosari di Kukar yang kabarnya

 dijadikan lokasi Mabes TNI di Kaltim.

Namun selama di Kaltim, Hadi mengklaim menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Komando Distrik Militer (Kodim) 0901 Aji Suryanata Kusuma. Ia menolak menanggapi pertanyaan seputar pemindahan ibu kota.

Sementara itu, masyarakat Kaltim pun punya permintaan khusus agar tidak melupakan kearifan lokal setempat. Menjadi catatan dimana warga Kaltim terbagi empat kelompok suku lokal; Kutai, Banjar, Dayak dan Paser.

“Kearifan lokal Kaltim harus memperoleh tempat dalam pembentukan ibu kota baru nanti,” kata Dosen Pemerintahan Universitas Mulawarman Jauchar Barlian.

Jauchar mengatakan, cikal bakal terbentuknya masyarakat Kaltim bermula adanya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kerajaan tertua di Indonesia ini pemegang tampuk kekuasaan seluruh wilayah Kaltim.

 “Sehingga area ibu kota nantinya pastinya adalah tanah adat kesultanan ini. Apalagi eksistensi Kesultanan Kutai masih ada hingga sekarang,” ujarnya.

Sehingga setidaknya ibu kota baru harus mampu menjalin koordinasi dengan baik Raja Kutai berdomisili di Tenggarong Kukar. Konsep ini yang sekarang terus dilakukan Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar.

Namun demikian, Jauchar yakin proses pemindahan ibu kota berlangsung lancar tanpa kendala. Apalagi selama ini, karakter mayoritas masyarakat Kaltim sangat heterogen menghargai pluralisme.

“Masyarakat Kaltim sangat heterogen dan plural. Bahkan penduduk Kaltim 40 persen diantaranya merupakan pendatang Suku Jawa,” ungkapnya.