NewsBalikpapan –
Panitia Pengawas Pemilu Balikpapan Kalimantan Timur mensinyalir adanya 112 tempat pemungutan suara (TPS) rawan politik uang. Masyarakat Kaltim segera melangsungkan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakilnya yang dijadwalkan bulan Juni mendatang.
“Ada sebanyak 112 TPS di Balikpapan yang rawan politik uang pada pilgub Kaltim nanti,” kata Ketua Panwaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz dalam acara deklrasi anti politik uang dan SARA, Rabu (14/2).
TPS TPS rawan kecurangan ini, kata Ahmadi berada di daerah pinggiran kota terutama di kawasan Balikpapan bagian barat dan timur. Panwaslu Balikpapan memetakan TPS TPS rawan ini berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Balikpapan, tahun 2015 silam.
“Berdasarkan laporan masyarakat dan temuan dari Panwaslu Balikpapan. Kami memetakan 112 TPS ini sebagai daerah rawan,” tuturnya tanpa menyebut titik lokasi TPS dimaksut.
Kota Balikpapan memang menjadi kawasan kantong suara menjadi incaran pasangan calon gubernur dan wakilnya. Empat kandidat pasangan calon kepala daerah Kaltim saat ini tidak ada satupun yang punya kedekatan emosional dengan warga Balikpapan.
“Kota Balikpapan akan menjadi rebutan suara pasangan kandidat gubernur Kaltim. Mereka akan berlomba lomba memperoleh dukungan disini selain kota lain di Samarinda dan Kutai Kartanegara,” paparnya.
Namun demikian, Ahmadi menilai masyarakat Balikpapan terbilang lebih obyektif dalam menentukan pilihannya sesuai tingkat pendidikannya. Prosentase kecurangan relatif kecil yakni sebesar 8,2 persen dari keseluruhan TPS Balikpapan sebanyak 1.365 TPS.
“Masih relatif kecil dibandingkan total keseluruhan TPS yang ada,” ujarnya.
Apalagi, ada ancaman signifikan bagi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, masif dan sistimatis.
Pasangan calon terbukti melakukan politik uang ini, “Kena ancaman dianulir kepersetaannya dalam pilgub Kaltim dan kena pidana pula,” tegasnya.
Berbekal kewenangan lebih di Undang Undang Pemilu, Ahmadi optimis Panwaslu Balikpapan bisa lebih bertaji mempidanakan setiap orang melakukan politik uang dan isu SARA. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Balikpapan sigap memetakan pelanggaran administrai dan pidana pilgub Kaltim.
“Sekarang penegakan hukum pilgub Kaltim akan terpadu. Tidak ada lagi laporan pelanggaran yang salah alamat karena beda persepi antara Panwas dan Polisi,” ungkapnya.
Kepala Polres Balikpapan, Ajun Komisaris Besar Wiwin Fitra mengaku mengoptimalkan tugas Sentra Gakkumdu berkenaan pilgub Kaltim ini. Sentra layanan ini mulai mengaktifkan tim cyber crime yang bertugas memantau kampanye warganet berkonotasi negatif dan SARA.
“Tim ini sudah aktif memantau pengguna media sosial di Balikpapan, dipimpin langsung Kasat Reskrim Balikpapan,” paparnya.
Black campaign dan SARA menjadi perhatian Polisi guna menghindari perpecahan diantara masyarakat Kaltim. Pelanggaran kampanye sejenis ini memperoleh ganjaran serius seperti diatur dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik.
“Ancamannya cukup serius diatas lima tahun penjara, bisa langsung ditahan,” sebut Wiwin.
Pemilihan gubernur Kaltim sudah memasuki tahap pengundian nomor urut masing masing pasangan calon. Ada empat kandidat kuat pesertannya yakni, Syaharie Jaang (wali kota Samarinda), Rusmadi Wongso (sekretaris provinsi Kaltim), Sofyan Hasdam ( eks wali kota Bontang), Isran Noor (eks bupati Kutai Timur), dan Nursyirwan Ismail (wakil wali kota Samarinda).
Lalu Safaruddin merupakan perwira tinggi badan intelijen dan keamanan Polri, dan duo Awang Ferdian Hidayat – Hadi Mulyadi merupakan anggota DPR RI .
Melanjutkan agenda pilgub Kaltim ini, Panwaslu Balikpapan melangsungkan deklarasi pernyataan sikap anti politik uang dan isu SARA yang diikuti pejabat setempat berikut perwakilan partai politik.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sudah menetapkan empat pasangan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur 2018. Pasangan ini adalah Andi Sofyan Hasdam – Nusyirwan Ismail (Golkar), Rusmadi Wongso – Safaruddin (PDIP, Hanura), Isran Noor – Hadi Mulyadi (Gerindra, PKS) dan Syaharie Jaang – Awang Ferdian Hidayat (Demokrat, PPP, dan PKB).
Para calon ini sudah menjalani verifikasi kelengkapan administrasi dalam sebulan terakhir. Seluruh calon mempergunakan jalur dukungan partai politik dengan modal 11 kursi di DPRD Kaltim.
“Setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan syarat administrasi dan mereka ditetapkan sebagai pasangan peserta pemilihan gubernur di Kaltim,” papar Mohammad Taufik, Ketua KPU Kaltim, dalam rapat pleno di Samarinda, Senin dua hari lalu.
Taufik meminta para pasangan calon kepala daerah segera mundur dari jabatan aparatur sipil negara, Polri, DPR RI, dan kepala daerah saat ini.
Empat pasangan ini memang para pejabat di Kaltim. Syaharie adalah Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso adalah Sekretaris Provinsi Kaltim, Safaruddin merupakan perwira tinggi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Nursyirwan ialah Wakil Wali Kota Samarinda, dan Awang – Hadi Mulyadi merupakan anggota DPR RI.
“Nanti ada surat terakhir agar mereka bisa memenuhi syarat sebagai pasangan calon. 30 hari sebelum hari H, mereka harus menyerahkan secara resmi surat non-aktifnya dari statusnya,” tuturnya.
Minggu depan, masa kampanye dimulai. Taufik pun meminta masing masing pemerintah daerah melakukan tindakan tegas dengan menurunkan menurunkan seluruh alat peraga kampanye mandiri masing masing kandidat.
Di sisi lain, Syaharie terlihat percaya diri dengan tidak mempersoalkan perolehan nomor pengundian pilgub Kaltim. “Bisa dapat nomor 1,2,3 dan 4, sama saja,” katanya.
Syaharie justru fokus mempersiapkan visi misi dalam membangun Kaltim, mulai dari pesisir dan pelosok desa. Menurutnya, permasalahan utama Kaltim adalah luas cakupan geografisnya yang terbentang seluas Jawa.
Itu sebabnya Syaharie akan mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan kawasan desa dan pesisir. Pemerintah provinsi komitmen membantu kota/kabupaten yang memiliki permasalahan pembangunan desa tertinggal.
Sementara rivalnya, Andi Sofyan yang mantan Wali Kota Bontang mensyukuri jalannya proses penetapan peserta pilgub Kaltim berjalan aman. Dia memastikan komitmen para peserta pesta demokrasi yang akan menjaga keamanan di Kaltim.
Selain itu, Sofyan mengangkat topi atas kerja keras KPU Kaltim dalam melaksanakan seluruh tahapan pilgub ini. Menurutnya, KPU Kaltim bekerja dengan aparat keamanan demi memilih kepala daerah terbaik bagi masyarakat.
Kebetulan, sejak pagi hari, lokasi Kantor KPU Kaltim memperoleh pengamanan ketat aparat gabungan TNI/Polri. Aparat keamanan mensterilkan sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, dari pengerahan massa masing-masing kandidat.
Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Priyo Widyanto mengatakan, pengamanan agenda penetapan pasangan calon ini dilakukan 600 personel gabungan TNI/Polri. Pengamanan yang intensif akan dilakukan hingga pengundian nomor urut pasangan.
Priyo pun meminta pendukung masing masing pasangan mampu menahan diri agar memudahkan proses pengamanan. Polri akan menugaskan personelnya mendampingi empat pasangan ini hingga waktu pemungutan suara dilakukan masyarakat.
“Kita lakukan pengamanan melekat pada pasangan calon ketika sudah ada nomor urut. Satu orang akan didampingi 4 orang polisi,” ujarnya.
Priyo pun berharap pilkada ini mampu menghasilkan figur gubernur dan wakil gubernur sesuai aspirasi masyarakat. Menurutnya, kepala daerah merupakan representasi aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, etnis, agama, dan golongan.
Priyo kembali menegaskan netralitas institusi TNI/Polri dalam mengawal berlangsungnya pilgub Kaltim. Polri tak akan memihak meski salah seorang kontestan pilgub Kaltim 2018 adalah mantan perwira tinggi Polri, sekaligus mantan Kapolda Kaltim.
