Menurutnya pemerintah pusat sangat menantikan adanya kesedian sekolah swasta madrasah untuk dinegerikan. Kalau pun mereka bersedia, pastinya meminta para gurunya untuk diangkat sebagai PNS secara otomatis.
“Disini memang pendirian sekolah madrasah negeri, selain sulit harus menyerahkan seluruh aset, biasanya yayasan menuntut agar semua gurunya dinegerikan itu kan harus bertahap nggak bisa langsung negeri tetap harus ikut test tidak bisa otomatis gitu,” terangnya.
Syarat perubahan hanya sederhanan yakni memiliki aset sekolah seperti ruang belajar dan sarana prasarana pendukungnya, termasuk murid minimal satu kelas 36 murid dan guru-gurunya.
“Itu satu paket diserahkan ke pusat nanti dilakukan penilaian untuk proses ke negeri. Nah model macam seperti ini di PPU saat saya tugas ada dua swasta yang mau dinegerikan yakni MTS Al Mujahidin, Al Amin. Sekarang masih proses,” ungkapnya.
Kota Balikpapan sampai hari ini baru memiliki 4 sekolah madrasah negeri yakni satu Madrasah Ibtidaiyah, dua MTs dan satu Madrasah Aliyah sedangkan madrasah swasta lebih dari lima sekolah. Sementara jika dibandingkan secara Kaltim komposisi sekolah madrasah negeri dan swasta masih didominasi oleh swasta
“Jadi di Kaltim itu 90 persen itu madrasayah swasata dan 10 persen yang negeri. Yang nasional lebih parah lagi 91,5 itu madrasah swasta, dan 8,5 persen madrasah negeri,” ucapnya.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel) sepengetahuan Saifi memiliki perbedaan yang mencolok bahwa perubahan sekolah madrasah swasta menjadi madrasah negeri sangat tinggi sekali.
“Di Kalsel luar biasa, mungkin faktor budaya masyarakatnya mendukung. Di Kalsel bahkan tingkat SD, SMP ada sekolah yang tutup karena keberadaan madarasah Ibtidaiyah dan sanawiyah yang lebih digandrungi masyarakat ketimbang sekolah umum. Keberadaan madrasah disana sampai ke desa-desa. Tapi berimbang antara madrasah dengan sekolah umum,” paparnya.
