Balikpapan –
Politikus Fraksi Golkar, Hetifah Syarifudian menilai masih ada diskriminasi pria – wanita di dalam tubuh DPR RI. Jabatan jabatan strategis legeslatif masih dipercayakan pada politikus gendera pria.
“Masih ada diskriminasi dalam tubuh DPR RI,” kata politikus daerah pemilihan Kalimantan Timur ini menyikapi Hari Kartini, Minggu (21/4).
Hetifah mengatakan ada sejumlah fraksi yang dianggap feminine disebabkan anggotanya mayoritas perempuan seperti Komisi 8, 9 dan 10. Komisi ini membidangi persoalan agama, sosialm pendidikan, kesehatan, perempuan serta lain lain.
“Sering disebut komisi feminine, karena hampir semua anggotanya adalah perempuan,” paparnya.
Adapun Komisi bersinggungan dengan kepentingan rakyat, kata Hetifah dikuasai para pria. Dia mencontohkan Komisi 5 DPR RI membidangi infrastruktur yang mayoritas anggotanya adalah pria.
“Ternyata untuk masuk jadi anggota Komisi 5 ini sulit sekali, baru 2 tahun ini saya dipercaya jadi anggota komisi ini. Itu pun setelah saya berjuang meminta Fraksi Golkar agar menempatkan saya di Komisi sesuai pendidikan saya,” paparnya.
Keterwakilan perempuan anggota legeslatif Indonesia masih rendah yaitu 18 persen untuk DPR RI, 16 persen DPRD I dan 12 persen DPRD II. Ketentuan keterwakilan 30 persen perempuan terbukti belum mampu meningkatkan kuantitas keanggotaanya di legeslatif.
Saat ini, anggota DPR RI bergender perempuan masih didominasi mereka mereka yang berlatar belakang dinasti keluarganya seperti Puan Maharani dari PDIP. Sisanya belum bisa memberikan peran berarti dalam kontribusi pembangunan Negara.
Meski demikian, Hetifah mengakui perlunya peningkatan kemampuan komunikasi anggota legeslatif perempuan pada masyarakat. Mereka semestinya bisa lebih aktif dalam penyampaian pemikirannya pada media massa.
“Media massa nantinya yang akan menyampaikan pemikirannya pada masyarakat sehingga bisa dinilai pula kemampuan sumber daya dimilikinya,” ujarnya.
