Aksi ini tidak dilakukan sendirian. Ia akan mengajak seluruh anggota DPRD kota melakukan aksi ke Pertamina. “Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pusat kenapa kita kuotanya dipotong 25 persen. Kalau tidak ada penjelasan kita semua akan turun,” katanya.
ABS menilai kebijakan pusat sangat diskriminatif dalam hal pemberian jatah BBM. Semua daerah diluar pulau Jawa dijadikan korban pengurangan sementara BBM untuk pulau Jawa terus mengalir tanpa pembatasan.
“Padahal lokasi penyulingan ada di Balikpapan. Kita disini tidak merasakan se-sen pun bagi PAD tapi giliran rebut-ribut kita direpotkan,” terangnya.
Ia juga menuding persoalan BBM merupakan persoalan klasik yang kerap sudah menjadi komoditas politik oleh elit tertentu. Bahkan soal kebocoran ABS menilai tidak lepas dari peran oknum orang dalam Pertamina yang bermain.
“Memang ada solar warna biru? Itu kemarin ditemukan dijual di laut,” katanya.
ABS juga menyatakan seharusnya pemberian alokasi BBM tidak didasari oleh jumlah kendaraan yang terdaftar di kota Balikpapan melainkan jumlah yang beredar. “ Karena kita kota transit banyak kendaraan dari luar Kaltim yang datang. Ini juga yang menyedot jatah BBM kita,”ujarnya.
ABS juga kurang sependapat atas kebijakan pelarang pembelian BBM di dalam kota bagi kendaraan roda enam. Seharunya dipisahkan antara kendaraan truk plat warna kuning dengan warna hitam.
“Kalau plat kuning, kendaraan itu bayar pajak lebih mahal dari plat hitam. Makanya jangan asal larang saja, karena dalam undang-undang angkutan jalan tidak ada aturan yang membatasi melarang pengisian BBM dimanapun,”jelasnya.
Karena itu dia meminta polisi dan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan harus jeli melihat kondisi dilapangan sehingga pengaturan akan jauh lebih baik. “Jadi harus jelas,” imbuhnya.
Sementara itu Humas UP V Malik mengatakan kuota BBM bagi daerah termasuk Balikpapan ditentukan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Jatah BBM bersudsidi tiap tahunya terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang didaerah. “ Bahkan kuato yang diberikan ke daerah sudah dilebihkan 10 persen,” katanya dalam rapat.
Ia juga menyinggung soal kebocoran BBM bersubsidi yang banyak digunakan oleh kendaraan industri seperti tambang dan Batu bara ditambah lagi ulah pengetap. “ Seharusnya kan itu gunakan BBM non subsidi tapi mobil truk-truk itu mengantri di SPBU-SPBU,” tandasnya.
Terpisah Asisten Manager Eksternal Pertamina Unit Pemasaran (Upms) VI Regional Kalimantan Bambang Irianto mengaku pihaknya mengikuti arahan dari BPH Migas dalam menyalurkan BBM Bersubsidi. “Instruksinya memang tidak boleh melebihi kuota. Untuk itu, kami menyesuaikan dengan kuota. Pertamina tidak berhak mengurangi ataupun menambah kuota,” katanya.
Ia mengungkapkan instruksi untuk menjaga realisasi penyaluran agar tidak melebihi kuota berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, seperti demonstrasi dan antrean kendaraan. Namun, BPH Migas mengaku siap bertanggung jawab terhadap hal ini.
