Eks Komisioner Bawaslu Kaltim Anggap Mahar Politik Menjadi Ancaman Demokrasi

Diskusi sosialisasi peran media dalam meningkatkan pengawasan partisipasif  Pilkada serentak di Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, Sabtu (14/7/2024). Foto istimewa

NewsBalikpapan – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi mengenai peran media dalam meningkatkan pengawasan partisipatif di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir H. Juanda, Air Putih, Samarinda, Sabtu (14/7/2024) malam.

Acara sosialisasi ini menghadirkan narasumber Ketua PWI Kaltim Abdurahman Amin, mantan komisioner Bawaslu Ebin Marwi, dan Editor Tribun Kaltim Muhammad Fahri. Dalam diskusi tersebut, Ebin Marwi mengungkap beberapa fakta mengenai kerawanan saat hari pemilihan, termasuk praktik mahar politik.

“Mahar politik seperti kentut: bisa dirasakan tapi sulit dibuktikan. Banyak kasus yang tidak terungkap, seperti kasus Lanyala yang diminta puluhan miliar namun kandas di tengah jalan,” jelas Ebin.

Ebin menekankan bahwa mahar politik sangat merusak birokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Meski sudah ada undang-undang yang melarang praktik ini, pengungkapannya tetap sulit. “Ini sangat mengancam demokrasi, tetapi sulit untuk dibuktikan,” tegasnya.

Sebagai Direktur LBH SIKAP Balikpapan, Ebin juga menyebut bahwa para calon kepala daerah dengan modal besar sering kali berbelanja partai di Jakarta, yang merusak esensi Pilkada. Ia menekankan perlunya peningkatan kewenangan Bawaslu agar setiap pelanggaran pemilu bisa ditindaklanjuti dengan baik. “Bawaslu tidak seperti KPK. Saya berharap adanya peningkatan kewenangan, termasuk penyadapan, agar setiap kasus mahar politik bisa diselesaikan tuntas,” tandasnya.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman Amin, menekankan peran penting media dalam mendukung keberhasilan Pilkada pada November 2024. Media diperlukan untuk menjadi sumber informasi dan memperkenalkan figur bakal calon (bacalon) yang ikut dalam kontestasi. “Peran media lebih dari sekadar melaporkan tahapan Pilkada. Media juga harus memperkenalkan profil dan rekam jejak calon kepala daerah kepada masyarakat,” kata Rahman.

Menurutnya, media harus memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukan oleh calon dan potensi mereka untuk memajukan Kabupaten/Kota di Kaltim. Rahman juga mengkritisi kecenderungan media yang hanya fokus pada figur-figur yang sering muncul di panggung politik, sementara banyak calon potensial lain kurang mendapat perhatian. “Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon untuk dikenal oleh masyarakat,” tegasnya.

Rahman menambahkan bahwa dalam konteks demokrasi yang sehat, integritas dan profesionalisme wartawan menjadi kunci. Kepercayaan masyarakat terhadap media sangat bergantung pada integritas wartawan. “Media harus menjadi sumber informasi utama yang tidak terkontaminasi oleh kepentingan tertentu dan harus dapat diandalkan oleh masyarakat untuk mengetahui tahapan Pilkada serta sepak terjang calon-calon kepala daerah,” pungkasnya.