Balikpapan -

DPRD Kota Balikpapan meminta PDAM meningkatkan cakupan pelayanan air ke pelanggan hingga 80 persen keseluruh wilayah di Balikpapan. Pasalnya hal Ini terkait akan naiknya tarif  PDAM sebesar 10 persen  pada awal tahun 2012 mendatang.

Ketua Komisi II  Mukhlis mengakui tidak dapat menolak kenaikan PDAM karena hal itu juga menjadi bagian dari keputusan DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang PDAM.

“Posisi kita sebagai pengawas, minta agar peningkatan pelayanan dan sebaran distribusi diperluas sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yangbaik dari PDAM,” ucap Mukhlis, Senin (28/11).

Balikpapan -

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengakui telah diminta bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kutai dalam  membantu identifikasi korban tewas amruknya jembatan Tenggarong. Bantuan ini
dalam bentuk dengan mempersiapkan ruang mayat Rumah Sakit Kanudjoso Daerah mengingat kemungkinan masih banyak korban tewas yang belum ditemukan.

“ Kita diminta mempersiapkan kamar jenazah di RSKD, sebagai antisipai jika RS di Parikesit Tenggarong dan RS Samarinda tidak dapat menampung korban tewas. Kan ini perlu identifkasi apalagi  korban sudah lebih dari 24 jam. Laporan yang hilangkan ada 34 orang disana,” terang Kepala DKK Dyah Muryani, Senin (28/11).

Balikpapan -

Kepala Pengadilan Negeri (PN) Kota Balikpapan Gunawan Gusmao masih enggan berkomentar terkait sita eksekusi kompleks Cemara Rindang yang terletak di Jalan Utama Jenderal Sudirman Balikpapan Selatan, yang rencananya akan dilakukan Kamis 1 Desember 2011.

“ Kalau soal itu kita no coment aja dulu, karena harus berkoordinasi dulu dengan aparat kemanan,” ujarnya saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (28/11).

Namun kata Gunawan, pihaknya Selasa (29/11) akan menggelar rapat kordinasi dengan aparat keamanan terkait rencana esekusi tersebut. “Kita besok akan menggelar rapat kesiapan dengan aparat kemanan, tentang kesiapan aparat apakah siap melakukan pengamanan saat eksekusi, karena ini masih harus dirapatkan,” terangnya.

Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan meminta Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan melakukan evaluasi terkait kebijakan managemen kependudukan. Hal itu karena kekuawatiran membengkaknya anggaran akibat pertambahan penduduk.

Karena itu dewan meminta Pemkot Balikpapan mesnyiasatinya dengan mengintensifkan penarikan pajak dan retribusi. Sehingga kekuatiran akan membengkaknya anggaran dapat teratasi

“Mereka (penduduk) tinggal di Balikpapan, memiliki mata pencaharian, maka mereka termasuk wajib pajak sesuai dengan porsi dan kualifikasinya,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong.

 Balikpapan –

Anggota DPRD Kota Balikpapan Miran meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera melakukan pemutahiran data penduduk. Hal itu untuk menghindari banyaknya masyarakat Balikpapan yang memiliki KTP ganda.

“Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk yang lebih dari satu, khususnya dalam penerapan program KTP nasional atau e-KTP. Karena masih banyak ditemukan masyarakat yang memiliki KTP ganda,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Balikpapan -

Polres Balikpapan menyiapkan 1300 lebih personil pengamanan dalam rencana ekskusi tanggal 1 Desember 2011 mendatang. Pengamanan gabungan ini terdiri dari personil Polres, Polda Kaltim, anggota TNI, satpol PP .

“Jumlah pengamanan in mengikuti perkembangna situsi di lapangan,” ujar Kapolres Balikpapan ABP Sabar Supriyanto usai rakor pengamanan Ekskusi di kantor Polres, Selasa siang, (29/11).

Balikpapan –

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jamrub, menyayangkan kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang melakukan pemangkasan besar-besaran tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat luas.

“Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat luas,” kata Direktur LSM Jamrud Sukriadi.     

Balikpapan -

Kepolisian Resor Balikpapan Kalimantan Timur selama sepekan mendatang akan melakukan rasia senjata tajam di sepanjang area pertokoan Cemara Rindang. Rasia sajam ini dilakukan menyusul adanya rencana eksekusi riil komplek pertokoan elite yang total nilainya ditafsir sebesar Rp 200 miliar.

“Kami akan melakukan rasia sajam hingga prosesnya berlangsung,” kata Kepala Polres Balikpapan, Ajun Komisaris Besar Sabar Supriyanto.

Balikpapan –

Pemerintah Kota Balikpapan diminta untuk segera melakukan penataan aset untuk menghindari terulangnya kasus Cemara Rindang. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI Ahmad Muzani mengatakan masih banyak aset di Kota Balikpapan yang belum tersertifikasi.

“Ada sekitar 80% aset yang belum memiliki sertipikat,” ujarnya hari ini.