NewsBalikpapan – Pemerintah terus menguji penggunaan vaksin gotong royong guna menangkal pandemi COVID-19. Vaksin ini nantinya akan dipergunakan perusahaan maupun BUMN.

Biofarma akan mendistribusikan rumah sakti ditunjuk memperoleh pasokan vaksin gotong royong. Pemerintah daerah hanya merekomendasikan fasilitas Kesehatan yang dianggap memenuhi syarat.

“Sementara ini soal vaksin jadi urusan faskes dengan Biofarma,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Sri Juliarty.

Andi akan melakukan pengecekan lapangan maupun sarana di sejumlah faskes yang masuk di daftar Biofarma. Setelah dicek, DKK Balikpapan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa faskes tersebut memenuhi syarat.

Di saat bersamaan pula mengawasi mutu pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Jadi kementerian juga tidak terlibat. Kami langsung menerima surat dari Biofarma. Berisi nama , lokasi, dan alamat faskes yang diminta untuk kami verifikasi,” paparnya.

Terdapat sejumlah rumah sakit yang dianggap memenuhi persyaratan di Balikpapn, di antaranya RS Pertamina, RS Hermina, Laboratorium Prodia, RS Siloam, dan lainnya. Nama rumah sakit ini sudah ada dalam list data Biofarma.

Ani menjelaskan, faskes swasta yang akan melayani vaksin gotong-royong tersebut memang mengajukan ke pihak Biofarma. Biofarma kemudian melakukan pengecekan dan menyurati Dinkes kabupaten/ kota untuk mengecek faskes.

Beberapa hal yang diperiksa antara lain tempat penyimpanan vaksin, ruangan, ketersediaan wifi, tenaga kesehatan untuk vaksinator apakah memiliki sertifikat vaksinator COVID-19 atau belum, serta pemeriksaan tempat limbah.

“Kalau semua sudah oke, kami terbitkan rekomendasi dan SK. Silakan jalan. Selanjutnya kalau sudah jalan kami memantau mutu pelayanannya,” ungkapnya.

Verifikasi faskes telah dilakukan DKK Balikpapan. Menurutnya, sejauh ini mereka cukup siap karena memang sebelumnya juga diminta menjalankan vaksinasi program pemerintah.

Namun nantinya, jika mereka menjalankan gotong royong maka harus memutus pelaksanaan vaksinasi program.

“Jadi tidak boleh lagi melayani vaksinasi program juga. Maka harus pilih salah satunya” katanya.

Dalam pelaksanaan vaksin gotong-royong ini, disebutkannya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga ikut berperan untuk mengatur vaksinasi bagi perusahaan anggota Kadin.

“Tapi terakhir saya bertemu ketua Kadin Balikpapan, mereka juga belum bergerak. Masih antara Biofarma dengan faskes swasta,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan vaksin gotong-royong ini, ketentuannya, perusahaan yang harus mengusulkan dan membayar. Dari perusahaan, biaya untuk karyawan juga hingga keluarga karyawan. Selain itu vaksin gotong-royong juga bisa diberikan kepada masyarakat di area satu perusahaan.

Atau melalui program CSR (corporate social responsibility) bagi masyarakat sekitar perusahaan. Untuk vaksin gotong royong ini yang membayar adalah perusahaan, bukan si penerima vaksin.

Dinkes pun akan lebih selektif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 program pemerintah.

“Terutama untuk BUMN. Akan diarahkan semuanya ke gotong-royong, seperti Pertamina, PHM, PLN, Telkom dan lainnya,” tandasnya.