Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan setuju dicanangkannya kawasan Lamaru Balikpapan Timur menjadi central pasar buah dan sayuran. Hal itu sekaligus mendukung  program Pasar Tani Bangun Budaya di kawasan Lamaru Balikpapan yang dicanangkan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, Senin (161).

Karenanya DPRD dan Pemerintah (Pemkot) Balikpapan sepakat akan membuat secara permanen pasar central buah dan sayuran. Apalagi Pasar buah dan sayuran ini juga menjadi proyek percontohan yang dapat dijadikan model untuk 13 kabupaten dan kota di Kaltim. Produk buah unggulan Kota Balikpapan yakni Pepaya mini, salak dan Nanas.

Balikpapan -

Guna lebih mengefektifkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun ini akan dipecah.

Dua SKPD dilingkungan Pemkot Balikpapan yang bakal dipecah tahun 2012 ini, yakni Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) dan Dinas Tata kota dan Pemukiman (DTKP).

Balikpapan –

Kaltim Education Wacth (KEW) menilai tidak tepat usulan DPRD Kota Balikpapan agar pendidikkan seks dimasukan dalam kurikulum di sekolah di Kota Balikpapan. Pasalnya maraknya seks yang terjadi dan menimpa anak dibawah umur karena dampak dari pergaulan maupun tekhnologi.

“Yang lebih penting itu bagaimana pendidikkan agama ditingkatkan dan akar permasalahannya mengapa maraknya seks termasuk pencabulan yang terjadi anak dibawah umur, itu yang seharusnya diutamakan. Bukan soal pendidikkan seks yang harus masuk kurikulum sekolah,” kata Direktur KEW Edy Yudohandana, Rabu (18/1).

Balikpapan –

Bandara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur terancam tutup menyusul munculnya gugatan perdata kepemilikan lahan lokasi bangunan radar pesawat. Kasusnya sedang dalam proses persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan.

“Ada yang menggugat kepemilikan lahan di bangunan radar pesawat Bandara Sepinggan,” kata Kepala Kejari Balikpapan, Sukamto, Selasa (17/1).

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum melakukan lelang kendaraan dinas yang jumlahnya sekitar 145 unit. “Kita masih menunggu perwali yang sedang kita bahas,” kata Asisten III Pemkot Balikpapan Fauzi, Rabu (25/1).

Menurutnya, lelang kendaraan dinas tersebut akan dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dilelang dalam bentuk lelang terbatas.” Di lelang di masing-masing SKPD yang mengajuka proposal, kan itu tidak di semua SKPD, nanti kita seleksi berapa masing-masing dari pemohon, dalam bentuk lelang terbatas,” terangnya.

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum melakukan lelang kendaraan dinas yang jumlahnya sekitar 145 unit. “Kita masih menunggu perwali yang sedang kita bahas,” kata Asisten III Pemkot Balikpapan Fauzi, Rabu (25/1).

Menurutnya, lelang kendaraan dinas tersebut akan dilakukan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dilelang dalam bentuk lelang terbatas.” Di lelang di masing-masing SKPD yang mengajuka proposal, kan itu tidak di semua SKPD, nanti kita seleksi berapa masing-masing dari pemohon, dalam bentuk lelang terbatas,” terangnya.

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar atau 2,5 persen dari total APBD 2012 yang mencapai Rp1,8 triliun. Anggaran itu untuk pembiayaan kenaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2012 ini. Meski, sebenarnya adanya payung hukumnya.

“Kita  siapkan anggarannya sambil menunggu keluarnya Keppres kenaikan gaji PNS untuk tahun 2012 ini,” kata Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Balikpapan Madram Muhyar, Rabu (25/1). 

Balikpapan –

Sejumlah karyawan PT. BJ Service Indonesia maupun PT. ISS yang bekerja sebagai security outsourching mengadu ke Komisi IV DPRD Kota Balikpapan karena pihak perusahaan hingga kini belum membayar upah lembur mereka yang merupakan hak karyawan. Mereka meminta Komisi IV DPRD Kota Balikpapan memfasilitasi dan mendesak agar perusahaan membayar hak mereka.

Sebenarnya perusahaan tersebut, bukan pertama kali merugikan karyawan. Bahkan sebelumnya telah mendapat peringatan tiga kali dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan karena kasus yang sama. Keluhan ini disampaikan langusng melalui perwakilan karyawan kepada Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Sri Hana, Rabu (25/1) di ruang Komisi IV.

Balikpapan –

Hingga kini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum menyampaikan rencana revisi peraturan daerah (Perda) tentang minuman keras (miras) tahun 2000, karena masih menunggu konsultasi dan arahan dari Walikota Balikpapan. Revisi perda miras tersebut terkait kaluarnya Keppres nomor  17 tahun 2009 soal dibebaskan pengaturan miras beralkohol dibawah 5 Persen.

“Belum kita masukan ke DPRD kan masih menunggu hasil konsultasi pak Walikota bersama DPRD kepada Mendagri. Kan baru pulang jadi belum tahu arahan pimpinan bagaimana,” kata Kabag Hukum Pemkot Balikpapan Daud Pirade, Rabu (25/1).