NewsSamarinda – Kebijakan penarikan retribusi dari kantin sekolah oleh Pemerintah Kota Samarinda menuai sorotan dari anggota legislatif. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengaku baru mengetahui kebijakan tersebut dan berencana melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

“Soal penarikan retribusi di kantin sekolah, saya baru dengar. Coba nanti saya usut,” kata Iswandi, Rabu (5/3/2025).

Menurut Iswandi, kebijakan ini perlu ditinjau ulang, mengingat sebagian besar pengelola kantin sekolah adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan modal dan pengelolaan usaha. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan daya saing dan kondisi finansial UMKM, dampaknya bisa merugikan para pengelola kantin.

“Kita lihat juga omzetnya. Kalau mereka termasuk pelaku usaha mikro, menurut saya kebijakan ini tidak pantas,” tambahnya.

Komisi II DPRD Samarinda berencana melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah penarikan retribusi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak merugikan pelaku UMKM di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Yusdiansyah, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sudah melakukan penarikan sewa dari kantin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, dan Puskesmas untuk memaksimalkan kontribusi PAD,” jelas Yusdi.

Meski di satu sisi kebijakan ini bertujuan meningkatkan PAD, Iswandi menegaskan perlunya kajian lebih mendalam agar tidak memberatkan pengelola kantin sekolah yang mayoritas adalah pelaku UMKM. Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Samarinda berencana menggelar diskusi lanjutan guna memastikan kebijakan ini tidak berdampak negatif bagi pihak-pihak terkait.