NewsSamarinda – Program Gratispol, yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, mendapat perhatian luas setelah resmi diperkenalkan usai pelantikan pada Kamis (20/2/2025). Program ini menargetkan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi (S1-S3), dengan harapan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Namun, menilai bahwa masih ada aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Biaya Seragam dan Buku Masih Jadi Kendala

Meskipun Gratispol sudah membebaskan biaya pendidikan, Samri menyoroti beban lain yang masih harus ditanggung orang tua, seperti seragam dan buku sekolah, yang tetap menjadi pengeluaran besar bagi keluarga miskin.

“Program ini sudah sangat baik, tapi kalau ingin benar-benar inklusif, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan lain seperti seragam dan buku bisa ditanggung,” ujar Samri.

Menurutnya, pendidikan bukan sekadar membebaskan SPP, tetapi juga memastikan siswa memiliki fasilitas yang memadai untuk belajar tanpa kendala finansial.

“Kalau seragam dan buku masih harus dibeli sendiri, program ini belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan masyarakat,” tambahnya.

DPRD Samarinda Minta Program Gratispol Lebih Komprehensif

DPRD Kota Samarinda berharap agar program Gratispol diperluas cakupannya, sehingga tidak hanya menanggung biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan penunjang lainnya.

Samri menekankan pentingnya kebijakan yang lebih menyeluruh agar akses pendidikan benar-benar merata, tanpa ada anak yang terhambat hanya karena biaya tambahan yang belum terakomodasi.

“Jika pemerintah bisa menanggung semua aspek pendidikan, mulai dari SPP hingga kebutuhan pendukungnya, maka Gratispol akan lebih efektif dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.