NewsSamarinda – Program Pembangunan Teras Samarinda yang digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda sejak tahun 2023 kembali mengalami penundaan, menimbulkan kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

Meskipun seharusnya selesai pada bulan Februari 2024, proyek ini belum mencapai 100 persen penyelesaiannya.

Anhar, Anggota Komisi II DPRD, menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja kontraktor, dan mengaitkan keterlambatan ini dengan kecenderungan budaya Indonesia yang kurang tepat waktu.

“Keterlambatan ini sudah menjadi hal yang umum di Indonesia. Apa pun di Indonesia, tampaknya selalu mengalami penundaan,” ujarnya.

Anhar menyoroti fakta bahwa bahkan proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) juga terkena dampak keterlambatan. “Masalahnya adalah bahkan proyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) terlambat. Jika dana telah habis dan pekerjaan belum selesai, keterlambatan dianggap hal yang biasa,” tambahnya.

Selain itu, alasan cuaca sering digunakan sebagai alasan untuk menunda proses pembangunan Teras Samarinda. Anhar menekankan perlunya seleksi yang lebih ketat terhadap kontraktor, dan menyarankan agar kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek tepat waktu sebaiknya dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek mendatang.

“Saya pikir pemerintah perlu lebih selektif dalam memilih kontraktor. Jika mereka tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, lebih baik mereka dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak digunakan lagi di masa depan,” pungkasnya.