NewsSamarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting, mengkritisi kebijakan baru terkait pembatasan waktu pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan. Kebijakan ini menarik perhatian karena membatasi jam pengisian BBM jenis Pertalite, terutama bagi kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Joni menyoroti pembatasan waktu pengisian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua mulai pukul 06.00-22.00 Wita, sementara pengisian untuk kendaraan roda empat dibatasi mulai pukul 18.00-22.00 Wita.

“Menurut saya, kebijakan ini berpotensi menghambat mobilitas masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, baik itu untuk keperluan pekerjaan maupun usaha,” ujarnya pada Jumat (9/2/2024).

Dia juga mempertanyakan efektivitas dan landasan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengendalikan pembelian BBM dengan pembatasan jam layanan di SPBU.

“Saya ingin mempertanyakan efektivitas dan landasan kebijakan Pemkot Samarinda dalam mengendalikan pembelian BBM, serta kami meragukan dukungan terhadap perputaran perekonomian dengan pembatasan ini,” katanya.

Selain itu, Joni menyoroti paradoks di mana Samarinda sebagai penghasil bahan baku minyak bumi mengalami kekurangan pasokan BBM, yang menurutnya tidaklah beralasan dan menunjukkan ketidakseimbangan dalam distribusi BBM di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Joni menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam sebelum mengambil kebijakan, dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang matang sebelum keputusan diimplementasikan di masyarakat.

“Diperlukan transparansi, pertimbangan yang matang, dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam proses pengambilan kebijakan, demi mendukung kelangsungan aktivitas masyarakat dan perekonomian lokal di Kota Samarinda,” tandasnya.