NewsSamarinda – Pasar Pagi Samarinda kini telah memasuki tahap pembongkaran, walaupun masih ada polemik terkait 48 Ruko SHM di kawasan tersebut. DPRD Samarinda meminta semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ketenangan dan kedamaian.

Abdul Khairin, anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyatakan bahwa komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan pemilik 48 ruko SHM harus terus dijaga. Dia mengimbau agar kedua belah pihak tetap tenang dan mencari solusi terbaik tanpa harus membawa masalah ini ke ranah hukum.

“Pada malam sebelumnya, saya berdiskusi dengan ketua forum pemilik 48 SHM. Mereka menyampaikan bahwa pembongkaran sudah berjalan dengan baik, dan 48 SHM tidak terpengaruh,” kata Abdul Khairin pada Jumat (1/3/2024).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda bersama pemilik 48 ruko SHM diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan adil, tanpa menghadirkan keributan.

“Lebih baik kedua belah pihak tetap tenang, dan mencari solusi yang baik,” ujarnya.

Dia menilai bahwa kemungkinan besar masalah ini tidak akan mencapai tahap konsinyasi di pengadilan. Menurutnya, hingga tahap pembongkaran, belum terlihat potensi untuk hal tersebut.

“Belum ada pembicaraan yang mencapai tahap proses hukum. Tidak ada laporan saling lawan, pembicaraan baru dilakukan melalui media,” katanya.

Meskipun demikian, Abdul Khairin juga menyarankan melibatkan ahli hukum agraria untuk meninjau keabsahan rekonstruksi dan dampaknya bagi negara.

“Khususnya ahli hukum agraria perlu menilai apakah pernyataan tersebut dapat diterapkan di Pasar Pagi. Perlu ada mediator yang menengahi apakah rekonstruksi tersebut sesuai dengan kepentingan negara,” tambahnya.

Oleh karena itu, dia masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait penyelesaian antara pemerintah kota dan sejumlah pemilik ruko SHM.

“Kami siap menjadi fasilitator, untuk mencari solusi terbaik antara kedua belah pihak,” tutupnya. ADV