Kota TarakanBalikpapan –

Ribuan warga Kota Tarakan Kalimantan Timur turun ke jalan memprotes layanan listrik PT PLN setempat yang byar pet setiap hari, Rabu (6/3). Konsentrasi massa mengepung sejumlah kantor pemerintahan seperti balaikota, kantor PLN dan Polres Tarakan sejak pukul 09.00 hingga 12.00 Wita.

Massa yang terlanjur emosi bahkan sempat merusak kendaraan dinas dan kantor pemerintahan. Pemadaman bergilir di kota Tarakan terjadi hampir setiap hari selama 2 hingga 3 jam.

“Kejadian ini sudah sering terjadi, padamnya bukan hanya 2 – 3 jam, tapi hingga 10 jam ini yang membuat masyarakat kecewa,” kata Udin saat dihubungi.

Masyarakat juga semakin kecewa, karena mendengar kabar lahan pembebasan pembangunan PLTU juwata diduga dikorupsi oleh oknum Tim Sembilan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.  “Itu juga yang menambah emosi warga,” ujarnya.

Sehingga kata dia, akibat emosi massa yang tak tertahankan sehingga sempat melakukan aksi perusakan tiga kendaraan yang terparkir dihalaman Pemkot, saat tim Pemkot, PLN dan Perwakilan massa melakukan rapat tertutup.

“Karena emosi warga sehingga saya melihat ada 3 kendaraan yang dirusak, ada yang digulingkan,” ucapnya.

Selain mengepung Kantor  Pemkot kata Sugeng, massa juga sempat bergerak Kantor PLN cabang Tarakan  yang berjarak sekitar 3 kilometer dari kantor Pemkot. Massa juga bergerak jalan yos Sudarso Polres Tarakan yang berjarak kurang lebih 1 kilometer.

“ Massa tidak melakukan pengrusakan toko-toko atau faslitas umum, semua masih buka karena sasaran massa adalah pemkot, mereka sangat kecewa sampai sekarang, massa masih berkumpul dan terkonsentrasi di kantor Pemkot,” imbuhnya.

Wali Kota Tarakan Udin Hianggio mengatakan PLN setempat belum mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.  Karenanya hasil rapat Pemkot dan PLN, pengelolaan listrik akan dikembalikan ke PLN (BUMN).

“Jadi ada tiga keputusan kita hasil rapat, yakni PLN berikan subsidi masyarakat pelanggan PLN akibat pemadaman listrik kita dari pemkot beri subsidi untuk bahan bakarnya,” ucapnya.

Namun kata Udin ,PLN harus menjamin akan mendatangkan mesin dalam satu bulan ini, untuk mengatasi krisis listrik di kota itu. “Jadi kita mengembalikan agar PLN di kelola oleh PLN wilayah Kaltim,” imbuhnya.

Namun sayangnya, keputusan tersebut belum sepenuhnya diterima masyarakat karena pertemuan antara perwakilan warga, Walikota dan Wakil Walikota , wakil DPRD Yahya HP serta Dirut PLN Tarakan Santika Aprianto tidak ditandatangani diatas materai berstempel.

Masyarakat meminta keputusan tersebut harus ditanda tangani, sehingga memiliki kekuatan. “ Masyarakat minta ini distempel dan diatas materai, itu mau masyarakat,” ujar Kordinator Aliansi Masyarakat Kota Tarakan Amin Tansi

Terkait aksi pengerusakan yang dilakukan massa, dia menilai hal itu kemungkinan karena massa telah disusupi. “Masyarakat hanya ingin menyampaikan aspirasi itu saja, kemungkinan ada yang menyusupi sehingga terjadi itu,” tuturnya.