Balikpapan Ogah Gabung Kalimantan Tenggara

Kalimantan

Balikpapan –

DPRD Balikpapan Kalimantan Timur menolak mentah mentah wacana pembentukan provinsi pemekaran Kalimantan Tenggara yang menjadikan kota ini sebagai ibukota provinsi. Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan menggulirkan wacana ini bersama dua kabupaten di Kalimantan Timur yaitu Paser dan Penajam Paser Utara.

“Untuk apa, cukup Kaltim saja, meski Balikpapan menjadi Ibukota Provinsi, gak lah, tidak usah, banyak sekali yang harus dipertimbangkan,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Kamis (4/4).

Burhanuddin mengatakan Balikpapan tidak membutuhkan pemekaran provinsi baru dalam pengembangan eksistensi kotanya. Masuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, menurutnya sudah mampu membuat Balikpapan menjadi salah satu kota utama di Indonesia.

“Makanya tidak harus, cukup Balikpapan bersama Kaltim, itu saja, kita komitmen” paparnya.

Selain itu, Burhanuddin menduga ada kepentingan politis tersendiri dalam pengungkapan wacana ini.

“Jadi sekali lagi, biarlah Balikpapan merupakan bagian dari wilayah Kaltim, karena kita tidak ingin ada kepentingan-kepentingan didalamnya,” ujarnya.

Apalagi selama ini pihaknya, hanya mendengar  wacana tersebut dihembuskan dan digembor-gemborkan di media massa. “Belum ada penyampaian ke DPRD, lagian juga untuk apa, banyak yang harus dipersiapkan untuk membentuk daerah otonomi baru, prosesnya juga panjang,” bebernya.

Wacana pembentukkan Kalimantan Tenggara itu digulirkan, karena merasa tidak puas dengan pembangunan selama ini. Karena sebagai daerah yang berkontrubusi besar menyumbang PAD bagi provinsi maupun pusat, namun pembangunan khususnya infrastruktur, tidak sebanding.

Bahkan tim peneliti pembentukkan Kalimantan Tenggara tersebut, sudah dibentuk.  Ada tujuh aspek yang diteliti diantaranya jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertahanan serta keamanan.

“Tim sudah berjalan mengumpulkan data yang diperlukan , tapi juga harus didukung kemauan politik dari kepala daerah dan DPRD, tidak mungkin bisa berjalan, termasuk Provinsi Kalsel dan Kaltim,” kata Harimuddin Rasyid yang ditunjuk sebagai ketua tim peneliti.