NewsBalikpapan –
Aksi penolakan RUU KUHP terus menggelora diantara mahasiswa seluruh Indonesia. Anggota DPR RI akhirnya mulai meminta pemerintah merevisi RUU KUHP yang dianggap mencederai kepentingan publik.
“Aksi turun ke jalan secara serentak di berbagai kota di Indonesia murni pemikiran mahasiswa. Karena mereka berada di tengah masyarakat. Bukan gerakan politik,” kata Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Kamis (26/9/2019).
Haryo mengapresiasi kegigihan mahasiswa menolak RUU kontroversial ini. Menurut dia selain penolakan terhadap RKUHP, perbaikan perekonomian juga menjadi tuntutannya.
“Karena bagaimana pun juga itu akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran studi yang saat ini tengah ditempuh oleh mahasiswa,” seru politisi Partai Gerindra ini.
Kepada pemerintah Bambang berharap agar aspirasi mahasiswa bisa diakomodir serta disikapi. “Tapi jangan disikapi dengan permusuhan. Karena bagaimana pun juga mereka adalah generasi muda calon pemimpin masa depan bangsa,” tegas pria kelahiran Surabaya, Jatim.
Terkait RKUHP, Bambang mengakui di dalamnya masih perlu ada yang direvisi. “Karena masih banyak yang belum jelas. Masih berada di zona abu-abu. Ini bisa menjadi celah untuk terjadinya transaksi di dunia hukum kemudian hari,” sambungnya.
Ia mencontohkan tentang adanya hukum adat yang perlu diperjelas. “Akan merujuk hukum adat yang mana serta berlaku untuk siapa. Karena di Indonesia ada ratusan suku berbeda yang memiliki adat berbeda-beda juga,” imbuh Bambang kemudian.