NewsSamarinda – Program sekolah gratis di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah telah menyediakan buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) secara cuma-cuma bagi siswa SD dan SMP negeri, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lapangan masih menjadi kekhawatiran.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi menyebabkan program ini berpotensi menjadi sekadar slogan.

“Kalau sekolah negeri masih mewajibkan siswa membeli buku, itu sudah menyalahi aturan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus segera bertindak,” tegas Ismail, Senin (7/7/2025).

Ismail mendorong Disdikbud untuk segera turun ke lapangan dan menginvestigasi sekolah-sekolah yang diduga melanggar kebijakan tersebut. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat agar program ini berjalan maksimal.

“Jangan sampai masyarakat tidak tahu hak mereka, lalu malah dibebani biaya yang seharusnya tidak ada,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program sekolah gratis, agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta didik, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Kami tidak ingin ada siswa yang tertinggal hanya karena praktik pungutan yang semestinya tidak terjadi,” tutup Ismail.