NewsSamarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mendesak pemerintah untuk memberikan insentif berkelanjutan dan perlindungan sosial yang layak bagi guru non-ASN di sekolah swasta. Ia menilai, ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan swasta berisiko memperlebar jurang kualitas pendidikan.

Menurut Ismail, sistem pendanaan sekolah swasta yang masih bergantung pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan jumlah siswa membuat banyak yayasan kesulitan menggaji tenaga pengajar secara layak.

“Masalahnya bukan hanya operasional sekolah. Kesejahteraan guru swasta sangat bergantung pada kondisi keuangan yayasan,” ujarnya, Jumat (4/7/2025).

Ismail menambahkan, meskipun sekolah swasta menerima bantuan melalui program BOSDA dan BOSNAS, kenyataannya dana tersebut kerap dialokasikan untuk menggaji guru akibat minimnya sumber pemasukan lain.

“Banyak sekolah swasta terpaksa menggunakan dana BOS untuk membayar gaji guru. Ini fakta di lapangan yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.

Meski begitu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyalurkan insentif tambahan bagi guru swasta. Namun ia berharap program tersebut tidak berhenti sebagai bantuan jangka pendek.

“Insentif untuk guru swasta harus terus ditingkatkan dalam hal jangkauan, konsistensi, dan manfaatnya. Termasuk penyediaan jaminan kesehatan seperti BPJS atau subsidi layanan medis,” tambahnya.

Ismail juga mengingatkan bahwa jumlah sekolah swasta di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru swasta harus menjadi prioritas.

“Kalau guru-guru swasta diabaikan, ketimpangan dalam dunia pendidikan akan semakin melebar,” pungkasnya.