NewsSamarinda – Permasalahan kawasan kumuh di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tercatat 36 hektare kawasan kumuh tersebar di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengaku kecewa dengan lambannya penanganan kawasan kumuh yang dinilai tidak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

“Meskipun sudah ada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), implementasinya masih jauh dari harapan. Kami mendesak pemerintah agar mempercepat proses penanganan kawasan kumuh agar tidak terus berlarut-larut,” tegas Ismail, Selasa (5/3/2025).

DPRD Samarinda telah meminta data rinci dari Dinas Perkim untuk memetakan wilayah yang perlu segera ditangani. Ismail menekankan bahwa pelaksanaan program harus lebih cepat dan sistematis agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain kondisi pemukiman kumuh, DPRD Samarinda juga menyoroti masalah akses air bersih yang masih minim di beberapa kawasan tersebut. Sedikitnya 25 kepala keluarga (KK) belum mendapatkan pasokan air bersih dari Perumdam Tirta Kencana, padahal layanan dasar ini merupakan hak setiap warga.

“Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama di kawasan kumuh, mendapatkan akses yang layak,” ujar Ismail.

Tak hanya soal permukiman dan air bersih, DPRD Samarinda juga menyoroti infrastruktur yang dinilai berisiko, terutama jembatan di Kecamatan Samarinda Ilir.

Jembatan dengan desain tinggi dan berkelok dianggap berbahaya bagi pengendara, terutama saat hujan deras yang membuat jalanan licin.

“Pemerintah harus segera melakukan peninggian jalan di sekitar jembatan ini agar tidak membahayakan masyarakat. Keamanan dan keselamatan warga harus menjadi prioritas,” kata Ismail.

DPRD Samarinda berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan kawasan kumuh, air bersih, dan infrastruktur agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan.