NewsSamarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti berbagai masalah yang menghambat perkembangan pendidikan di Kota Tepian. Menurutnya, masalah tersebut terutama disebabkan oleh ketidaksesuaian antara anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu dampaknya adalah kekurangan guru, di samping masih banyaknya guru honorer yang belum tersertifikasi.

“Kita juga melihat distribusi sekolah di Kota Samarinda tidak merata di semua kecamatan. Beberapa kecamatan bahkan tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),” ungkapnya pada Rabu (13/3/2024).

Astuti menjelaskan bahwa masih banyak aspek dalam sistem pendidikan di Samarinda yang perlu diperbaiki, termasuk kekurangan anggaran, SDM yang kurang memadai, dan infrastruktur sekolah yang belum mencukupi.

“Pemerintah Kota Samarinda perlu segera mengatasi permasalahan ini,” tegasnya.

Sebagai seorang politisi, Astuti menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa sinkronisasi yang tepat antara anggaran dan ketersediaan guru, termasuk honor guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami berharap terjadi koordinasi yang baik antara anggaran dan ketersediaan guru. Saya juga berharap revisi Perda Pendidikan dapat menjadi langkah solutif untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan di Kota Samarinda,” tambahnya. ADV