NewsBalikpapan –

Koalisi penggiat lingkungan menentang rencana eksploitasi industri ektraktif di area pegunungan karst Kalimantan Timur (Kaltim). Pemerintah daerah sempat menemui investor Tiongkhok membahas rencana pembangunan pabrik semen di area pegunungan karst Kutai Timur (Kutim) dan Berau.

“Koalisi penggiat lingkungan sepakat menyuarakan aksi di Kantor Pemprov Kaltim di Samarinda,” kata juru bicara Alansi Masyarakat Perduli Karst Kaltim, Akbar, Senin (25/3/2019).

Akbar mengungkapkan ada pertemuan intensif antara Pemprov Kaltim, Pemprov Zhejang dan Hongshi Holding Group membahas proyek senilai 1 miliar US dolar setara Rp 14 triliun. Investor menjanjikan teknik eksploitasi green technology (zero dust) produksi 8 juta ton semen per tahun yang mampu menyerap 1.000 tenaga kerja.

“Pertemuan investor dan Pemprov Kaltim terjadi sepekan lalu. Pemerintah daerah di China turut menfasilitasi pertemuan itu,” ungkapnya.

Investor berniat membangun pabrik semen di Sangkulirang Mangkalihat yang masuk wilayah dua kabupaten, Kutim dan Berau. Kawasan tersebut merupakan bentangan pegunungan karst seluas 1,8 juta hektare yang menjadi bahan baku pembuatan semen.

Padahal, bentangan pegunungan karst menanggung hajat hidup masyarakat Kaltim. Pegunungannya menjadi sumber jutaan kubik air tanah serta penghidupan mahluk hidup seluruh kawasan.

Pegunungan karst menyerap air hujan serta menjadikannya sebagai mata air sejumlah sungai utama Kaltim.

Bukan hanya itu, pegunungan karst Sangkulirang pun menyimpan sejarah asal muasal suku bangsa asli Kalimantan. Di salah gua pegunungan terdapat relief belasan gambar purba yang usianya diperkirakan lebih dari 40 ribu tahun sebelum masehi.

Relief purba dinding cadas menggambarkan tapak manusia dan hewan zaman dibuat  bangsa pra Austronesia hidup di zaman es. Mereka ini merupakan kaum pemburu yang mengembara daratan China, Vietnam, Sarawak, Sabah dan tiba di Sangkulirang.

Bangsa ini mendahului kaum Austronesia yang merupakan nenek moyang Suku Dayak sekarang.

Disisi lain, Akbar menyakini, pembangunan pabrik semen pada ujungnya hanya berdampak negatif keberlangsungan mahluk hidup di Kaltim. Proyek akhirnya membuat pengupasan kawasan serta merubah fungsi area karst yang diciptakan alam sejak jutaan tahun silam.

LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menambahkan, Pemprov Kaltim gegabah dengan tetap menerbitkan ijin lokasi pabrik semen di pegunungan karst. Pemerintah daerah enggan belajar kesalahan terdahulu dalam penerbitan ribuan ijin usaha pertambangan (IUP) batu bara.

“Dampaknya adalah kerusakan lingkungan serta 32 korban jiwa. Pemprov Kaltim sudah keluar akal sehatnya,” keluh Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang.

Dalam kasus pengelolaan area karst, Pradharman mengatakan, sudah terbit 200 ijin lokasi industri meliputi hutan tanaman industri (HTI), perkebunan sawit, karet dan terbaru semen. Beragam industri ekstraktif ini dipastikan akan mengeksploitasi area karst yang sudah jadi habitat orangutan, beruang madu dan satwa dilindungi lainnya.

Pegunungan karst pun punya fungsi ganda mengurangi dampak perubahan iklim dunia. Penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta menemukan fungsinya dalam menyerap emisi gas karbon serta melepasan oksigen senilai Rp 4 triliun per tahunnya.

“Pegunungan karst nya saja mampu mengurangi dampak negatif perubahan iklim dunia. Nilainya bahkan sangat besar bagi manusia,” tutur Pradharma.

Sehubungan itu, Pradharma menilai eksploitasi pegunungan karst hanya meninggalkan kemalangan bagi masyarakat. Dampak negatif kerusakan lingkungan tidak terkira dimana ada ancaman banjir, tanah longsor dan kekeringan  di sejumlah kota/kabupaten.

“Kekeringan akan terjadi di Kutim, Berau, Bontang dan Samarinda. Kualitas baku mutu air Sungai Mahakam sudah merosot akibat pencemaran. Saat hujan besar juga ada ancaman banjir di daerah daerah hilir sungai,” ungkapnya.

Para penggiat lingkungan bersepakat mendorong pegunungan karst Kaltim agar masuk dalam area dilindungi. Total bentangan pegunungan seluas 1,8 juta hektare hanya 430 hektare diantaranya masuk area dilindungi.

“Bila ijin ijin tidak segera dicabut akan mengancam area yang dilindungi,” papar Pradharma.

Pemprov Kaltim sendiri mengakui adanya pertemuan dengan investor China dalam pembahasan pembangunan pabrik semen. Investasinya mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat di Kaltim.

“Memang benar ada pertemuan dengan investor membahas itu,” kata Kepala  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata.

Namun demikian, Wahyu berdalih pertemuannya sebatas rencana yang masih membutuhkan kekuatan landasan hukum yang rumit.  Ekploitasi pegunungan karst, menurutnya harus merubah susunan rencana tata ruang dan wilayah Kaltim yang terlanjur menempatkannya sebagai kawasan dilindungi.

“Namun itu semua kan masih sebatas rencana saja. Kita harus merubah Peraturan Daerah Tata Ruang dan Wilayah Kaltim,” ujarnya.

Sementara ini, Pemprov Kaltim memang mengusulkan koreksi peruntukan pemanfaatan kawasan karst pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementerian nantinya memutuskan pemanfaatan kawasan karst yang juga perlu dirumuskan dalam perubahan Perda Tata Ruang dan Wilayahnya.

“Kalau tidak ada keputusan dari Kementerian ESDM, saya pun tidak berani menerbitkan ijin proyek semen ini,” sebutnya.