NewsSamarinda – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mendukung suksesnya program nasional pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih bersama Wakil Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Timur, Sabtu (24/5/2025).

Saefuddin, yang hadir mewakili Wali Kota Samarinda, menyampaikan bahwa Pemkot telah mengambil langkah konkret sejak awal. Hingga kini, pembentukan koperasi di 59 kelurahan telah mencapai lebih dari 50 persen, dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Juni 2025, menjelang peluncuran nasional program ini pada 12 Juli 2025.

“Kami siap 100 persen. Sebagian koperasi sudah terbentuk, sisanya sedang dalam proses. Ini program strategis dan Samarinda tak ingin tertinggal,” tegas Saefuddin, yang juga mantan Legislator DPRD Kaltim.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda. Rapat ini turut melibatkan para camat, lurah, kepala OPD, dan perwakilan BUMD.

Bahkan, Wali Kota telah menugaskan Wakil Wali Kota, Asisten II, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk turun langsung ke lapangan guna memantau progres di setiap kelurahan.

Dinas Koperasi Samarinda juga akan memberikan pendampingan menyangkut legalitas dan operasional koperasi. Sebagai dukungan awal, Pemkot siap membiayai akta pendirian koperasi ke notaris.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah cepat yang diambil pemerintah daerah di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda, dalam menggerakkan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, program Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, sebagai fondasi baru ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.

“Pemerintah menyiapkan subsidi modal awal Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor enam tahun dan bunga rendah. Koperasi bebas menentukan unit usaha sesuai potensi wilayahnya masing-masing,” jelas Ferry.

Ia juga memaparkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran jumbo untuk penguatan koperasi desa. Rinciannya, Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi, Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis koperasi, serta Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang semuanya akan dikelola melalui koperasi.

Ferry turut menyarankan agar desa dan kelurahan memanfaatkan aset yang sudah ada sebagai kantor koperasi, sehingga tidak perlu membangun gedung baru.