NewsBalikpapan – Pengamat politik Universitas Mulawarman, Jamal Amin, menilai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sebagai momentum strategis bagi Benua Etam. Ia menekankan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif menjadi kunci utama dalam merealisasikan visi dan misi kepemimpinan mereka.

“Gubernur yang baru dilantik harus segera mengumpulkan seluruh kepala dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyusun komitmen bersama dalam menjalankan program kerja yang telah dirancang, sesuai dengan anggaran yang tersedia,” ujar Jamal di Samarinda, Kamis (20/2).

APBD Kaltim 2025 yang telah disahkan senilai Rp21 triliun dinilai sebagai modal awal yang besar. Namun, menurut Jamal, tanpa pengelolaan yang cermat dan alokasi yang tepat sasaran, pelaksanaan program dapat terhambat.

Ia menegaskan pentingnya keselarasan antara program dan anggaran agar implementasi berjalan optimal. Gubernur dan wakilnya diharapkan dapat menjabarkan visi dan misi secara detail kepada seluruh jajaran OPD agar memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas.

Jamal juga menyoroti pentingnya sinergi antara Rudy Mas’ud dan Seno Aji dalam memimpin Kaltim. Dengan latar belakang yang berbeda—Rudy sebagai pengusaha dan Seno sebagai politisi—keduanya diharapkan dapat saling melengkapi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Jika mereka memiliki chemistry yang baik, maka kolaborasi mereka akan semakin solid. Dengan saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta dukungan dari OPD dan partai pengusung, kepemimpinan mereka bisa berjalan efektif,” jelasnya.

Jamal juga menyoroti alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan, yang menjadi prioritas dalam janji kampanye Rudy-Seno. Ia berharap anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas layanan di kedua sektor tersebut.

“Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih menyusun petunjuk teknis terkait beasiswa dan pendidikan gratis. Ini perlu segera diselesaikan agar program berjalan optimal dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Selain itu, Jamal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap seluruh pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kaltim.

“Dengan dukungan semua pihak serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, diharapkan visi dan misi yang dijanjikan dapat segera terealisasi dan membawa Kaltim ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, pelantikan kepala daerah terpilih digelar secara khidmat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah, yang terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan wakil wali kota.