NewsSamarinda – Program makan bergizi gratis yang dianggarkan dalam Perpres No. 1 Tahun 2025 memicu perdebatan di Samarinda. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, tetap optimis bahwa efisiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak akan berdampak signifikan terhadap pembangunan kota. Namun, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai bahwa anggaran pembangunan saat ini sudah terbatas, dan pemangkasan lebih lanjut justru akan semakin menghambat kemajuan kota.

“Dengan anggaran yang ada saja, kita masih kekurangan untuk pembangunan Samarinda. Jika ada efisiensi, otomatis terjadi pengurangan, dan ini akan menyulitkan perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Samri, Kamis (5/3/2025).

DPRD Pertanyakan Efektivitas Program Makan Gratis

Selain soal pemangkasan anggaran, Samri juga mempertanyakan efektivitas program makan bergizi gratis yang dinilai belum tentu menjawab kebutuhan utama masyarakat. Ia menyoroti bahwa sektor pendidikan justru lebih membutuhkan alokasi dana yang lebih besar.

“Kita tahu mahasiswa kemarin turun ke jalan, demo di depan DPRD Kaltim. Yang mereka butuhkan itu pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegasnya.

Menurutnya, program makan gratis dengan anggaran Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi masih kontroversial, terutama terkait kecukupan gizi yang diberikan.

“Jangan sampai program ini yang seharusnya membahagiakan masyarakat malah menimbulkan masalah baru. Saya lebih setuju jika anggaran ini dialihkan ke pendidikan gratis yang manfaatnya lebih jelas dan berjangka panjang,” tutup Samri.