Balikpapan -

Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Balikpapan dalam waktu dekat akan mengkampanyekan gerakan anti penipuan. Kampanye penyadaran ini untuk mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tertipu lewat SMS atau Telphone yang modusnya makin variatif.

Kordinator Working Grup  Kampanye Anti penipuan Mu’in Fikri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama BI dan kepolisian akan menempatkan banner, leaflet, flyer  di seluruh kantor perbankan dan jaringan ATM di kota Balikpapan.

Balikpapan -

Modus penipuan melalui SMS atau Ponsel makin beragam. Mulai dari info kecelakaan, info hp murah,dan tiket murah. Bahkan  jaringan penipu ini juga memanfaatkan moment  ujian Nasional  (UN).

Kordinator Working Grup  Perbankan Mu’in Fikri mengatakan  berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat tujuh laporan upaya penipuan kepada nasabah perbankan. 

Balikpapan –

Sebanyak sembilan siswa setingkat SMP Kota Balikpapan Kalimantan Timur terpaksa gagal mengikuti ujian nasional hari pertama, Senin (23/4). Ada berbagai penyebab absennya Sembilan siswa tersebut dari permasalahan kesehatan hingga perekonomian.

“Sembilan yang tidak ikut UN SMP,” kata Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan, Syahrmsah Setia.

Balikpapan –

Hingga kini proses pembebasan lahan pembangunan RSUD Balikpapan belum rampung. Bahkan dalam proses pembebasan tersebut ditemui adanya kejanggalan-kejangalan.

Dari sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Balikpapan, menemukan sejumlah persoalan yang dikhawatirkan mengganggu proses pembangunan RSUD senilai Rp 78 miliar itu.

Balikpapan –

Walikota Balikpapan Rizal Effendi melantik 56 pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dari 58 orang yang menjalani mutasi. Dua diantaranya tidak hadir yakni Plt Dinas pasar aArbain Side yang berada di Korsel sedangan menghadiri acara Citynet dan Sri Surtiningsih yang menjalani ibadah Umrah.

Sebelum melantik 56 pejabat, Walikota mengambil sumpah jabatan para pejabat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Integritas pejabat. Dalam acara pelantikan itu, Walikota menyerahkan Surat Keputusan 02.821/52/bkd/IV-2012 tetang mutasi IIA, IIIA dan IIIB   pejabat yang dilantik.

Balikpapan –

Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong meminta hak perokok juga perlu untuk dihormati melalui pembangunan ruang khusus perokok. Ia tidak menolak lahirnya Perwali yang mengatur soal Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR). Dalam Perwali yang sedang disusun menetapkan 4 kawasan KTR yakni kawasan pendidikan, rumah sakit, angkutan dan perkantoran.

“Untuk RS, tempat pendidikan, dan angkutan umum saya setuju itu diterapkan mutlak tapi kalau perkantoran it tidak bias karena tetap harus ada ruang khusus merokok. Karena orang juga memiliki hak untuk meroko atau tidak merokok,” kata pria yang akrab disapa ABS itu.

Balikpapan –

Anggota DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong meminta Pemerintah (Pemkot) Balikpapan untuk segera menuntaskan pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan waduk Tritip. Karena jika tidak ada ketidakjelasa lahan, maka anggaran pusat yang dialokasikan bisa dialihkan ke pembangunan waduk di daerah lain.

“Makanya saya minta pemerintah cepat lakukan pembebasan lahan, katanya 100 hektar sudah disiapkan. Saya juga minta masyarakat untuk persamakan persepsi soal pembangunan kota ini. Mari, kalau untuk kepentingan bersama permudah proses pembebasan lahanya,” kata ABS saat menggelar reses di Asrama Haji Batakan.

Balikpapan –

Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) mengusulkan pembentukan model transportasi manorel. Pasalnya, transportasi manorel dinilai lebih cocok dengan kondisi jalan utama kota Balikpaan yang tidak lebar. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan.

“Kalau monorel saya lebih setuju dibandingkan SAUM (busway). Karena coba lihat ada satu mobil berhenti saja dipinggir jalan sudah kena macet dibelakangnya. Apalagi kalau ada bus SAUM yang beroperasi. Tentu ini bukan malah beri solusi tapi menambah kemacetan. Karena jalan kita disini sempit-sempit,” kata pria yang biasa disapa ABS itu.

Balikpapan –

Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan mengakui sangat sulit melakukan perubahan status sekolah madrasah swasta menjadi negeri. Idealnya tiap kecamatan memilki satu madrasah ibtidaiyah (setingkat SD), satu Mts (setingkat SMP) dan satu Madrasah Aliyah (setingkat SMA)

“Idealnya seperti itu tapi sampai hari ini kita berupaya meminta masyarakat berkenan untuk menyerahkan asetnya swasta  kepada pemerintah tapi kayaknya swasta punya pertimbangan sendiri . kita sudah tawarkan itu tapi belum dapat respon dari swasta. Jadi kendala utamanya di aset,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan Saifi.