Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan akan melakukan rotasi anggota DPRD yang menduduki jabatan dalam alat kelengkapan dewan. Rotasi ini akan dilakukan 25 Februari mendatang, karena mengacu aturan yang ada.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS), saat dikonfirmasi Kamis (5/1). Rotasi itu kata ABS, yakni personil anggota dan pimpinan komisi, Badan Legislasi (banleg), BadanAnggaran (banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Musyawarah (Banmus).

Balikpapan –

Perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Balikpapan tahun 2011 lalu tak bisa sesuai target karena hanya terealisasi Rp51 miliar atau 94 % dari target Rp54 setelah direvisi yang dilakukan pada waktu menjelang akhir masa penarikan.

“Sebelumnya, [perolehan pajak] memang ditargetkan Rp45 miliar tetapi harus direvisi menjadi Rp54 miliar pada Oktober, karenanya memang akhirnya tidak mencapai target,” kata Kepala Kantor Pajak Pratama Balikpapan Teguh Pribadi Prasetyo.

Balikpapan –

Pungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Balikpapan tahun 2011, cukup mengembirakan karena mencapai Rp58 miliar melampaui target sebesar Rp41 miliar.

Meski begitu, namun ditahun 2012 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan justru tidak berani menargetkan pungutan BPHTB melebihi pencapaian tahun lalu atau lebih. Justru hanya menargetkan Rp52 miliar.

Balikpapan –

Warga Balikpapan memprotes kebijakan PDAM Kota Balikpapan yang menaikkan tarif setiap awal tahun di bulan Januari. Harusnya penghitungan kenaikkan tarif PDAM itu setiap awal bulan Februari, bukan bulan Januari.

Pasalnya jika kenaikkan tariff PDAM berlaku setiap Januari berarti penggunaan atau pemakaian air yang dihitung PDAM adalah pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya. Karenanya warga pun memprotes kebijakan itu.

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengalokasikan dana sebesar Rp8 miliar tahun 2012 untuk perbaikan sekolah rusak berat dan sedang sebanyak. Anggaran ini telah disetujui dan tengah proses perbaikan sekolah.

“Dari sekolah yang ada di Balikpapan, diperkirakan 20 persen mengalami
kerusakan berat dan ringan dari jumlah yang ada.,” kata Kepala Dinas Pendidikkan Kota Balikpapan Syahrumsyah Setia usai peresmian Poltekba Negeri Balikpapan, Jumat (6/1).

Balikpapan –

Menteri Pendidikan, M Nuh meresmikan berdirinya Politeknik Negeri Balikpapan Kalimantan Timur, Jumat (6/1) hari ini. Sekolah tinggi ini dahulunya merupakan hibah Pemerintah Balikpapan pada Kementerian Pendidikan agar statusnya ditingkatkan menjadi negeri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menandai konversi tersebut dengan menandatangani prasasti di depan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, dan sejumlah pejabat Kalimantan Timur di halaman kampus Poltekba di Jalan Soekarno-Hatta Km 8 Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjuadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna, Senin (9/1). Tiga raperda yang disahkan yakni ijin usaha perikanan, ijin mendirikan bangunan (IMB) dan ijin penataan dan pembangunan menara telekomunikasi.

Pembahasan tiga raperda tersebut sudah dimulai sejak 24 Juni 2011 lalu oleh DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Kemudian 19 Desember 2011 sejumlah seluruh fraksi di DPRD Kota Balikpapan sepakat untuk segera disahkannya raperda melalui rapat paripurna.

Balikpapan -

Mantan Walikota Balikpapan due periode (2001-2011) Imdaad Hamid mendapat penghargaan dan dikukuhkan sebagai tokoh pendidikkan dari Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak. Penghargaan diberikan karena sebagai dianggap berjasa memajukan dunia pendidikkan di Kota Balikpapan.

Politekhnik Balikpapan yang baru saja diresmikan menjadi negeri oleh Menteri Pendidikkan Nasional M. Nuh belum lama menjadi salah satu jasa Imdaad dalam dunia pendidikkan disamping jasa lainnya yang telah dilakukannya.

Balikpapan –

DPRD Kota Balikpapan akan mengajukan rancangan peraturan daeragh (raperda) tentang pedagang kaki lima (PKL) dalam rapat paripurna. Raperda PKL merupakan raperda inisitif DPRD Kota Balikpapan yang nantinya akan mengatur soal keberadaan PKL di kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan keberadaan PKL harus diatur. Sehingga memberikan kepastian hukum, selain dalam rangka penataan agar tertata rapid an tidak semraut hingga menjadi bagian kota sehingga keberadaan PKL ini terintegrasi dengan arah pembangunan.