Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak akan mentolerir jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja “melegalkan” atau membiarkan lokalisasi Manggasari beroperasi kembali. Pasalnya lokalisasi yang terletak di Kecamatan Balikpapan Timur itu sudah ditutup

Pemkot Balikpapan pun telah memasang plang penutupan. Namun sayangnya kini plang tersebut sudah tidak ada karena dicabut. Sehingga lokalisasi itu pun kembali beroperasi khususnya pada malam hari. 

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan kebijakan baru terkait biaya perjalanan dinas bagi PNS, pejabat maupun anggota DPRD Kota Balikpapan tahun 2012. Kebijakan tersebut sebagai langkah untuk melakukan pengetatan dan efisiensi anggaran.

“Kebijakan ini untuk efisiensi anggaran. Yang bisa dirasionalisasi biaya perjalanan dinas seperti tiket, Kebijakan ini juga berlaku bagi DPRD Balikpapan,” kata Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli, Senin (2/1).

Balikpapan -

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengeluarkan kebijakan baru bagi pejabat maupun anggota DPRD Kota Balikpapan terkait jatah BBM (bahan bakar minyak). Kebijakan tersebut sebagai langkah pengetatan anggaran.

Semua kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Balikpapan mengenai penghembatan BBM. “Ini bagian dari upaya pemkot mengurangi penggunaan BBM dan efisiensi penggunaan BBM,” kata Kepala Bagian Humas Pemkot Balikpapan Aji Sofyan, Senin (2/1).

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun tahun ini menerapkan system online dalam pengurusan perijinan. Sebagai upaya pembenahan dan perbaikan system guna mengurangi kemungkinan terjadinya gratifikasi. Namun prosesnya akan dilakukan secara bertahap. 

Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Pemkot Balikpapan Asranuddinsyah mengatakan, proses penggunaan system online tersebut akan bertahap dilakukan, mengingat tidak semua masyarakat telah menggunakan tekhnologi.

Balikpapan -

Kepala Badan Penanaman modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Asranuddinsyah membantah soal tudingan yang menyebutkan, BPMP2T adanya gratifikasi

Gratifikasi atau pungutan yang terjadi terhadap pengusaha maupun warga yang melakukan pengurusan perijinan, seperti hasil audit yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011 lalu. 

Balikpapan –

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan hingga kini belum bisa menarik retribusi Taman Pemakaman Umum (TPU) kilometer 15 Balikpapan Utara. Pasalnya Pemkot Balikpapan masih terganjal payung hukum untuk retribusi TPU.

“Kita tunggu payung hukumnya. Kalau perda kayaknya masih lama. Kalau perda retribusi yang sudah disahkan beda, ini perda soal pemakaman,” kata Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Balikpapan Tatang Sudirja

Balikpapan – 

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) mendukung upaya pengurangan jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat, anggota DPRD dan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Kota Balikpapan. Pengurangan jatah BBM tersebut sebagai upaya penghematan anggaran.

“Kan rumah saya dekat, efektif kerja dari 23 hari itu mungkin hanya 18 hari jadi kalau dihitung-hitung masih lebih, itu BBM saya bahkan sering hangus. Jadi memang cukup berlebihan, memang harus dikurangi,” terangnya.

Balikpapan –

Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS) berharap efisiensi anggaran perjalanan dinas (SPPD) pejabat dan pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun ini tidak menurunkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

“Kalau dia malas, jadi kelihatan sekali dari penyerapan anggaran tidak sampai. Jadi jangan ini dijadikan kendala untuk menunjukan kinerja. Karena kita harus bekerja berbasis kinerja kan SKPD itu pelayan masyarakat,” kata ABS.

Balikpapan –

DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sedang melakukan revisi dua peraturan daerah (perda) yang dinilai Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan aturan Undang-undang.

“Kita memang diminta untuk merevisi atau melakukan perbaikan dua perda, dan kini tengah dilakukan revisi,” kata Ketua DPRD Kota Balikpapan Andi Burhanuddin Solong (ABS), Rabu (4/1).

Dua perda itu yakni perda nomor 16 tahun 2000 tentang minuman beralkohol dan perda nomor 36 tahun 2000 tentang sumbangan pihak ketiga. Revisi perda tersebut ditargetkan harus tuntas dalam tempo 15 hari kedepan.