“Saya yakin itu pasti hanya kolektor saja/pengumpul jamaah mungkin juga penyelenggara dari Jakarta bukan dari Kaltim,” kata H. Saleh Sag, usai rapat dengan komisi IV DPRD Kota Balikpapan terkait terlantarnya ratusan calon jamaah umrah di Jakarta selama 13 hari.
Diakui Saleh, pihaknya tidak dapat memantau travel yang juga menawarkan paket wisata religi. Karena itu pihaknya menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan selektif dengan mencari informasi soal paket wisata yang menawarkan paket religi murah.
“Kita infokan ke masyarakat agar berhati-hati jangan sampai terjebaknya murahnya biaya. Ongkosnya saja PP Rp 13,5jt. Inikok hanya Rp15 juta saja, terus bagaimana akomodasi di Arab Saudi dan transportasi,. Bias anya paket 9 hari pasaranya Rp31 juta. Secara akal saja tidak logis cuma itu masyaraka tmau murah dan cepat tanpa memikirkan akibatnya,” jelasnya.
Bagi penyelenggara urmah dan haji tambah Saleh memiliki izin penyelenggaran selama tiga tahun setelah itu dapat dilakukan perpanjangan dengan melaporkans ecara rutin kegiatannya.
Sementara itu Komisi IV DPRD kota meminta kemenag kota dapat membantu atau ikut menyelesaikan persoalan itu sehingga kasusnya tidak berlarut-larut. “ Karena yang dirugikan oleh calon jamaah bukan hanya persoal material tapi juga immaterial. Tentu saja ada penyelesaian yang berpihak pada jamaah,” tandasnya, kemarin.
Karena itu kedepan kasus seperti ini diharapkan tidak terulang lagi dan masyarakat harus lebih proaktif menanyakan kelayakan sebuah agen perjalanan jika memperoleh tawaran yang menggiurkan.
Izin rata-rata 2013, tiga tahun ijin diupgrade lagi mereka wajiba buat Laporan rutin kemenag Perjalan travel kita tidak bisa memantau ada yang umrah dipaket dengan paket wisata. Wisata religi masak kita campuri urusan wisata nyata bisa juga umroh.
“Kita info ke masyara hati-hati jangan sampai terjebak murahnya biaya. Rp13,5 juta hingga Rp15 juta. Bagaimana akomodasi di Arab Saudi dan transpaorantasi,selama 9 hari pasarannya Rp 31 juta. Secara akal saja tidak logis cuma itu masyaraka t mau cepat dan murah tanpa memikirkan akibatnya,” imbuhnya.
Dalam undang-undang sudah jelas penyeelnggaran itu berizin. “Kami yakin tidak ada ijin didaftar kami tidak ada. Kalaupun berdalih dia kerjasama denan travel di Jakarta. Apdahal kita tidak tahu dia berijian di Jakarta kalau di sebut nama oh nggak ada kan bisa kita cek,” tandasnya.
