NewsSamarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendapat “rapor merah”, meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami tekanan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, usai menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kota Samarinda, Senin (30/3/2026).
“Saya kira tidak bisa dinilai secara parsial, karena kerja kita adalah kerja kolektif,” ujarnya.
Andi Harun menilai setiap OPD memiliki keunggulan sekaligus kekurangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan sejak awal tahun.
Ia menegaskan, target masing-masing OPD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari capaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Capaian yang sudah baik akan terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan, sementara yang belum optimal harus segera dibenahi secara bersama-sama,” jelasnya.
Meski demikian, Andi Harun tidak menampik kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tekanan. Ia bahkan mengingatkan bahwa tanpa penyesuaian kebijakan, ruang fiskal berpotensi semakin menyempit hingga berujung defisit.
“Kalau tidak beradaptasi, bukan hanya menyempit, tapi bisa minus,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Samarinda menerapkan dua strategi utama, yakni efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, efisiensi dilakukan dengan menggeser prioritas anggaran tanpa menghentikan belanja sepenuhnya.
“Efisiensi itu bukan berarti berhenti belanja, tetapi membelanjakan anggaran pada sektor yang benar-benar prioritas,” pungkasnya. ADV
