NewsSamarinda – Deretan dugaan kasus korupsi yang selama ini disebut disembunyikan di lingkar kekuasaan Kalimantan Timur mulai disuarakan ke publik. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, usai sebelumnya mengepung Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (25/7/2025).
Dalam keterangan tertulisnya, massa mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari desakan pengusutan dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE, proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang diduga mark-up, hingga skandal seleksi Direktur Utama Perusda yang dinilai sarat nepotisme.
“Kalau Kejati masih diam, lebih baik copot toga dan gantung di pagar. Hukum jangan hanya galak ke rakyat kecil tapi bisu saat hadapi mafia dan korporasi,” teriak Korlap AMAK, Faisal.
Mahasiswa menilai Kejati Kaltim terlalu lama “bermain aman” dan membiarkan kasus besar mengendap tanpa kejelasan. Mereka menyoroti dugaan pengemplangan pajak oleh PT BKE senilai Rp1 triliun yang dianggap cukup bukti untuk ditindak, bukan terus diteliti tanpa kepastian.
“Jangan bodohi publik. Rakyat telat bayar pajak motor langsung ditindak. Tapi korporasi maling pajak triliunan malah diajak ngopi. Ini penghinaan terhadap akal sehat,” lanjutnya.
AMAK juga mengkritik proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim yang dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh esensi kinerja wakil rakyat.
“Anggaran miliaran cuma buat cat dinding, sementara suara rakyat diabaikan. Kalau ini bukan modus korupsi, lalu apa?” sindir Faisal.
Puncak orasi mahasiswa menyinggung sosok misterius berinisial “H” yang disebut sebagai “pejabat bayangan” dalam pemerintahan Kaltim. Sosok ini dituding menjadi pengatur kebijakan dan penentu jabatan yang tak tercatat secara resmi dalam struktur pemerintahan.
“Selama H masih menarik benang kekuasaan, Kaltim sulit bersih dari korupsi. Inilah wajah gelap birokrasi,” tegas Faisal.
AMAK memberi ultimatum kepada Kejati Kaltim agar segera menindaklanjuti laporan mereka. Jika tuntutan diabaikan, mereka mengancam akan menggerakkan aksi dengan kekuatan lebih besar.
“Kami datang hari ini sebagai peringatan. Jika Kejati tetap bungkam, jangan salahkan rakyat jika hukum tak lagi dipercaya,” tutup Faisal.
