NewsSamarinda  – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menyoroti sejumlah dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Koordinator Lapangan AMAK Kaltim, Faisal Hidayat, menyebut beberapa kasus yang disorot, antara lain dugaan manipulasi pajak oleh PT Barokah Karya Energy (BKE), praktik nepotisme dalam seleksi direksi Perusahaan Daerah (Perusda), keberadaan sosok penguasa bayangan berinisial “H”, hingga dugaan korupsi dalam renovasi gedung DPRD Kaltim.

“Jangan karena dekat dengan pejabat, semua bisa diatur. Ini sudah sangat meresahkan,” tegas Faisal, Rabu (23/7/2025).

Ia menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan di Pemprov Kaltim yang menurutnya tak sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. “Kaltim bukan milik segelintir orang atau keluarga tertentu. Pemerintahan harus berjalan sesuai regulasi, bukan kedekatan,” tambahnya.

Faisal juga mengecam dugaan penggelapan pajak di PT BKE. “Itu tindakan jahat, apalagi jika perusahaan tersebut punya hubungan dekat dengan penguasa,” ujarnya.

Terkait renovasi gedung DPRD Kaltim, Faisal mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim segera memeriksa kontraktor serta sumber anggaran proyek yang dinilai janggal. “Ada ruang yang dibeda-bedakan, ada yang standar, ada juga yang mewah. Ini harus diusut tuntas,” kata dia.

Sebagai bentuk tekanan, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di depan Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim. Aksi ini rencananya akan melibatkan sekitar 100 peserta.