NewsSamarinda – Sebagian warga Samarinda masih hidup di permukiman kumuh dengan akses air bersih yang terbatas. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), terdapat 36 hektare kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.

Tak hanya itu, sekitar 25 kepala keluarga di kawasan tersebut belum mendapatkan pasokan air dari Perumdam Tirta Kencana. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari DPRD Samarinda.

“Air bersih adalah hak warga. Jika satu kawasan sudah mendapat layanan, kawasan lain juga harus dipenuhi. Tidak boleh ada kesenjangan,” tegas anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.

Selain keterbatasan akses air bersih, Ismail juga menyoroti lambatnya penanganan kawasan kumuh di kota tersebut. Menurutnya, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) harus dijalankan secara lebih nyata dan berkelanjutan.

“Kami sudah meminta data rinci dari Disperkim agar jelas wilayah mana saja yang harus segera ditangani,” ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengatasi persoalan ini agar masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang layak.

“Ini langkah yang harus didukung bersama. Keselamatan dan kesejahteraan warga adalah prioritas utama,” pungkasnya.