NewsSamarinda – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dalam APBN 2025 menjadi tantangan bagi daerah, termasuk Kota Samarinda. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai bahwa meskipun dana transfer daerah mengalami pemangkasan, Pemkot harus tetap fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan pengurangan anggaran ini. Seharusnya bukan dikurangi, tetapi justru ditambah, karena anggaran yang ada saat ini saja masih terbatas untuk menyelesaikan pembangunan di Samarinda,” ujar Samri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pemangkasan anggaran yang mencapai Rp306,7 triliun, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, berimbas pada pendanaan daerah, termasuk Samarinda. Akibatnya, banyak program yang sebelumnya telah direncanakan harus dievaluasi ulang.

“Sebagian besar pembangunan di Samarinda bergantung pada dana transfer pusat, seperti DAU dan DAK. Dengan pemangkasan ini, tentu akan ada perubahan dalam perencanaan anggaran daerah,” jelasnya.

Samri menegaskan bahwa Pemkot harus lebih selektif dalam menjalankan program, dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Program penting dan mendesak harus tetap berjalan, seperti penanganan banjir yang memang menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Menurut Samri, Pemkot harus menunda program yang tidak terlalu mendesak dan lebih fokus pada sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga.

“Program yang hanya mempercantik kota atau tidak mendesak sebaiknya ditunda dulu, karena anggaran kita terbatas,” katanya.

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda tengah melakukan pemetaan ulang untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan yang paling mendesak.

“Kami berharap efisiensi anggaran ini dilakukan secara bijak agar tidak merugikan masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar program strategis tetap berjalan sesuai kebutuhan,” tutup Samri.