NewsSamarinda – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari janji kampanyenya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Namun, dalam dua bulan pertama pelaksanaannya, program ini menuai kritik. Sejumlah pihak menilai MBG kurang efektif dan justru memboroskan anggaran besar. Mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan, menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan sektor pendidikan dibandingkan program makan gratis.

Penolakan terhadap MBG memicu perdebatan mengenai prioritas anggaran negara. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyarankan agar anggaran MBG dialihkan ke pendidikan gratis, yang dinilai lebih bermanfaat dalam jangka panjang.

“Kalau pemerintah mau merevisi kebijakan, lebih baik makan gratis ini dialihkan ke pendidikan gratis. Itu lebih penting dan bermanfaat,” ujarnya, Kamis (5/3/2025).

Samri menyoroti besaran anggaran Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi, yang menurutnya belum tentu mencukupi kebutuhan gizi anak-anak.

“Jangan sampai program yang niatnya baik malah tidak efektif. Pendidikan gratis lebih mendesak karena banyak mahasiswa yang kesulitan biaya,” tambahnya.

Protes mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Kaltim menyoroti perlunya anggaran pendidikan yang lebih besar.

“Mahasiswa butuh pendidikan gratis, bukan makan gratis,” tegas Samri, mengutip aspirasi para demonstran.

Ia berharap pemerintah daerah dapat merealisasikan program pendidikan gratis sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Kalimantan Timur.

“Pendidikan itu bukan cuma soal bayar sekolah, tapi juga buku, seragam, dan kebutuhan lainnya. Lebih baik anggaran MBG dialihkan ke sana,” pungkasnya.