NewsSamarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membuka Focus Group Discussion (FGD) yang membahas penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana Kota Samarinda tahun 2025-2029. FGD ini diselenggarakan di Ruang Mangkupelas, Balaikota Samarinda, sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Acara ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanggulangan bencana yang efektif guna meminimalisir risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Andi Harun menekankan pentingnya dokumen perencanaan ini. “Dokumen ini akan menjadi panduan bagi SKPD Kota Samarinda dan seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan kajian risiko bencana Kota Samarinda tahun 2022-2026, ada tiga bencana dengan risiko tinggi di kota ini, yaitu banjir, tanah longsor, dan kebakaran. “Ditambah dengan fenomena perubahan iklim, ketiga bencana ini menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Andi Harun berharap dokumen ini dapat menjadi masukan dalam RPJMD Kota Samarinda. Dokumen ini memuat strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan kondisi dan risiko bencana di Samarinda.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, menambahkan bahwa ada tujuh jenis bencana di Samarinda yang menjadi tanggung jawab BPBD, di antaranya banjir, tanah longsor, kebakaran lahan hutan, cuaca ekstrem, kekeringan, konflik sosial, dan endemik penyakit. “Dari tujuh jenis bencana tersebut, banjir, kebakaran, dan tanah longsor menjadi fokus utama dalam dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda tahun 2025-2029,” ungkap Suwarso.

Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari rencana penanggulangan tahun 2022 yang telah disusun oleh tim dari Universitas Mulawarman. Diharapkan, dokumen ini dapat membantu Samarinda menjadi lebih siap menghadapi dan menanggulangi potensi bencana di masa depan.