NewsKukar – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menghadiri penyerahan dana penyelamatan uang daerah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Kukar. Dana tersebut berhasil dikembalikan oleh Kejari Kukar kepada Kas Daerah sebesar Rp1,7 miliar.

Dana tersebut berasal dari dua kasus korupsi yang berbeda, yakni pembangunan embung di Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, dan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran APBDes Desa Muara Salung, Kecamatan Tabang.

“Ini merupakan bukti nyata sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Kejari Kukar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Sunggono, Selasa (26/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kinerja Kejari Kukar selama ini. Menurutnya, penyerahan dana penyelamatan uang daerah ini merupakan bukti nyata komitmen dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Kejari Kukar.

Untuk diketahui, kasus korupsi APBDes Desa Muara Alung pada tahun 2019 dilakukan oleh Kepala Desa mereka, Liah Hingan Anak, dengan kerugian keuangan negara yang diselamatkan sebesar Rp.172 juta.

Sedangkan dalam perkara yang berkaitan dengan embung di Desa Bukit Pariaman pada tahun 2020, pelakunya melibatkan tiga orang. Mereka sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pihak ketiga dari CV Sepakat Raya.

Kontraktor atau pihak ketiga tersebut sengaja memanipulasi spesifikasi teknis pembangunan embung di Desa Bukit Pariaman, yang berdasarkan perhitungan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.

“Dana tersebut telah dikembalikan pada 8 Maret 2024. Namun, karena padatnya jadwal, baru hari ini kita bisa umumkan ke publik,” tambahnya. ADV