NewsSamarinda – Permasalahan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tetap menjadi fokus utama, terutama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.

Pada Senin (18/3/2024) siang, Komisi IV DPRD Samarinda mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas terkait, yakni Dinas Sosial (Dinsos) Kota Samarinda, di ruang rapat DPRD Kota Samarinda.

Dalam agenda RDP tersebut, dibahas aspirasi PMII yang menyerukan tanggung jawab dan komitmen serius Pemerintah Kota dalam menangani, menanggulangi, dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Samarinda.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan bahwa di Samarinda telah dibentuk tim percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Samarinda Rusmadi.

Dalam upaya ini, penanganan tidak hanya dilakukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi melibatkan lebih dari 10 OPD, termasuk Dinsos, Perkim, Dinkes, Disdikbud, Dinas Koperasi, Disnaker, dan lainnya.

“Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada Dinsos,” katanya.

Tim percepatan telah melaksanakan beberapa program, termasuk bantuan kebutuhan pribadi dan perlengkapan bagi 1.679 siswa miskin, pendaftaran 1.770 orang dalam Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta pendistribusian sembako kepada 75 jiwa melalui Program Bebaya Pemkot Samarinda.

Selain itu, 1.329 keluarga akan menerima bantuan sosial non-tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama 10 bulan, yang dijadwalkan diluncurkan pada bulan Mei hingga November 2024.

Astuti menambahkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem melibatkan tiga aspek, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Data-data kemiskinan dapat berubah setiap tahunnya, oleh karena itu diperlukan tim pendamping di setiap kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

“Ketika ada penemuan baru di lapangan, kemungkinan kemiskinan ekstrim akan dikeluarkan dari statusnya, karena persepsi lapangan yang berbeda,” tandasnya.