NewsSamarinda – Masalah upah dan kesejahteraan guru di Kota Samarinda menjadi fokus perhatian pemerintah setempat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendorong peningkatan gaji dan kesejahteraan para guru di wilayah tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan ini. Ia menekankan bahwa masalah upah guru bukan hanya terjadi di Samarinda, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, Sri Puji Astuti menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus mengupayakan peningkatan gaji dan kesejahteraan para guru di Kota Samarinda. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah dan nasional.

“Meskipun 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan guru, namun masih terdapat keterbatasan dalam pembiayaan,” ungkapnya pada Selasa (12/3/2024).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, mengonfirmasi kekurangan guru di beberapa kecamatan di Samarinda.

Menurutnya, saat ini Samarinda mengalami kekurangan 1680 guru dan memiliki 1132 tenaga honorer. Hal ini mengakibatkan sebanyak 549 guru harus merangkap banyak tugas mengajar.

“Keterbatasan anggaran mengakibatkan gaji guru hanya sekitar Rp 500 ribu, yang memaksa ratusan guru untuk merangkap tugas mengajar,” jelasnya.

Upaya peningkatan upah dan kesejahteraan guru menjadi esensial untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Samarinda. ADV